Sebuah video singkat yang beredar di Instagram mempertanyakan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut terlilit utang bahkan mengalami kebangkrutan. Padahal, rakyat selalu membayar produk atau jasa BUMN-BUMN tersebut secara tunai selama ini. Kebangkrutan BUMN tersebut terjadi pada tahun politik menjelang Pemilu.
Kontroversi
Video tersebut diunggah oleh @kastijen di Instagram pada 24 April 2023. Hingga 2 Mei 2023, video tersebut sudah ditonton 8,3 juta kali dengan lebih dari 200 ribu likes.
Setelah ditelusuri, video tersebut adalah potongan dari video yang pertama kali diunggah oleh tokoh pemengaruh Saeful Zaman di TikTok. Saeful pertama kali mengunggah video tersebut pada 24 Maret 2023.
Saeful menyoroti beberapa BUMN yang dianggapnya bangkrut atau terlilit utang. BUMN yang disoroti ini mulai dari Pertamina, Perusahaan Gas Negara (PGN), Kereta Api Indonesia (KAI), Telkom, Pupuk Indonesia, Asuransi Jiwasraya dan Garuda.
“Bayar BBM kita cash, Pertamina terlilit utang ratusan triliun. Beli gas kita cash, PGN-nya bangkrut dijual ke Singapura,” kata Saeful dalam video tersebut.
Tidak hanya BUMN, Saeful juga menyinggung Badan Usaha Milik Daerah seperti PDAM. Dia menyebut masyarakat rajin bayar iuran air tapi kebanyakan PDAM-nya bangkrut, meski tidak menyebut pasti PDAM daerah mana yang bangkrut.
BPJS Kesehatan pun ikut disebut terlilit utang, padahal masyarakat rajin bayar iuran. Saeful pun juga mempertanyakan APBN yang terus defisit, padahal masyarakat rajin membayar pajak.
Faktanya
Tidak sulit memahami logika Saeful yang disampaikan dalam potongan video tersebut. Hipotesanya mempertanyakan, bagaimana BUMN-BUMN ini bisa bangkrut ketika masyarakat selalu membayar untuk jasa atau produknya? Apakah ada penipuan besar-besaran hingga rakyat tetap membayar tetapi perusahaan-perusahaan ini bangkrut?
Permasalahannya, pertanyaan yang diajukan Saeful tidak sesuai dengan kehilangan konteksnya. Pertamina misalnya, tidak serta-merta bisa membayar utangnya hanya dengan konsumen membayar BBM yang dibeli.
Beberapa BUMN yang disebut Saeful bangkrut juga tidak sesuai fakta. BPJS Kesehatan pun tidak terlilit utang.
Mengingat banyaknya perusahaan atau lembaga yang disinggung Saeful, kami mencoba memeriksa setiap pernyataan dalam potongan video ini satu per satu.
Bayar BBM kita cash, Pertamina terlilit utang ratusan triliun.
Penjualan BBM bukan satu-satunya sumber pendapatan Pertamina. Bahkan, hasil dari segmen hilir Pertamina, yang meliputi penjualan BBM jauh lebih rendah dibandingkan dengan hasil segmen hulunya. Hasil segmen ini adalah laba kotor yang dikurangi biaya penjualan dan pemasaran serta biaya umum dan administrasi.
Menurut laporan keuangan Pertamina, hasil segmen hilir tercatat sebesar US$527,5 juta atau sekitar Rp8,8 triliun pada 2022. Ini jauh lebih rendah dari hasil segmen hulu yang mencapai US$7,7 miliar atau sekitar Rp127,9 triliun.
Rendahnya hasil segmen hilir disebabkan oleh status Pertamina sebagai BUMN yang memiliki kewajiban layanan publik atau public service obligation (PSO). Ini membuat Pertamina tidak bisa mencari keuntungan besar dari penjualan BBM.
Selanjutnya, pernyataan Saeful soal utang yang sampai triliunan memang benar. Per 2022, total liabilitas atau utang Pertamina mencapai US$50,6 miliar atau sekitar Rp843,2 triliun.
Selama lima tahun terakhir, utang Pertamina ini naik 43,75% dari US$35,2 miliar pada 2018. Kenaikan utang sebagian besar disebabkan Pertamina yang menerbitkan surat utang global pada 2018, 2019, 2020, dan 2021.
(Baca: Cek Data: Benarkah Tudingan Mardigu Defisit Minyak Disebabkan Korupsi?)
Pertamina menjelaskan dalam laporan keuangannya penerbitan ini terutama dilakukan untuk membantu akuisisi blok-blok minyak baru. Sebagai informasi, Pertamina mengakuisisi Blok Mahakam pada 2018 dan Blok Rokan pada 2021.
Akuisisi tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk pengembalian aset negara yang sudah lama dimiliki perusahaan asing, hal yang juga sering menjadi gorengan politik. Sebelum diakuisisi, Blok Mahakam dikelola oleh Total dan Blok Rokan dikelola oleh Chevron.
Beli gas kita cash, PGN-nya bangkrut dijual ke Singapura.
Perusahaan Gas Negara (PGN) belum bangkrut dan tidak ada tanda-tanda bangkrut sama sekali. Dalam lima tahun terakhir, PGN selalu mencetak laba kecuali pada 2020 ketika pandemi terjadi.
PGN juga tidak dijual ke Singapura. Kami tidak mengetahui dari mana sumber informasi Saeful bahwa PGN dijual ke Singapura. Mengutip data RTI per 31 Maret 2023, Pertamina masih menjadi pemegang saham mayoritas PGN dengan kepemilikan 56,96%.
Sebagai perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), PGN wajib memberikan informasi secara terbuka kepada publik. Apalagi menyangkut aksi korporasi penting seperti menjual saham ke Singapura seperti yang disampaikan Saeful.
Naik kereta kita bayar cash, PT KAI terlihat terlilit utang.
Utang KAI memang meningkat signifikan jika dibandingkan dengan posisi pada 2018. Pada 2018, total utang KAI tercatat sebesar Rp20,7 triliun, lalu meningkat mencapai Rp42,25 triliun per 30 Juni 2022.
Ada dua hal yang menyebabkan kenaikan utang ini. Pertama adalah macetnya pendapatan KAI ketika pandemi terjadi. Kedua adalah pembengkakan biaya penugasan pemerintah untuk KAI seperti proyek kereta cepat Jakarta - Bandung dan LRT Jabodebek.
Langganan air PDAM tepat waktu, PDAM-nya bangkrut.
Ada total 401 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum yang tersebar di Indonesia. BUMD air minum bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam). BUMD air minum dikelola oleh masing-masing pemerintah kota atau kabupaten.
Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan memang masih banyak PDAM yang kurang sehat atau sakit, tetapi bukan bangkrut. Dari total 389 PDAM yang dievaluasi PUPR, masih ada 152 PDAM (39%) yang berkinerja kurang sehat bahkan sakit pada 2022.
Penilaian kinerja ini memperhitungkan empat aspek, yaitu keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia (SDM). Aspek keuangan dan pelayanan masing-masing memiliki bobot penilaian 25%, operasional berbobot 35%, dan SDM berbobot 15%.
Tidak hanya itu, masih banyak juga PDAM yang masih menjual rugi atau memiliki biaya operasi yang lebih tinggi dari pendapatan iuran. Total hanya 147 atau 38% dari total BUMD air minum yang dapat menjual untung.
Konsekuensi dari menjual rugi ini berarti makin banyak perusahaan air menjual ke pelanggan, maka kerugiannya terus menumpuk. Di sisi lain, menaikkan biaya penyediaan air minum untuk menanggulangi ini sulit karena bukan kebijakan yang populer.
Beli pupuk cash, Pusri bangkrut.
Pusri yang dimaksud Saeful adalah Pupuk Sriwidjaja. Kini Pupuk Sriwidjaja sudah berubah menjadi induk BUMN pupuk seluruh Indonesia dan berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero).
Lagi-lagi, Pupuk Indonesia juga tidak bangkrut. Selama periode 2017 hingga 2021, Pupuk Indonesia selalu mencatat laba bersih. Pupuk Indonesia bahkan mencatat laba bersih tertingginya dalam lima tahun terakhir pada 2021.
Posisi utang perusahaan juga masih lebih rendah dari modal atau ekuitasnya. Pada 2021, total utang Pupuk Indonesia tercatat sebesar Rp56,5 triliun. Ini lebih dari total modal yang mencapai Rp71,9 triliun.
Beli semen cash, PT Semen Indonesia bangkrut.
Semen Indonesia juga tidak bangkrut. BUMN ini justru rutin mencatat laba bersih dalam lima tahun terakhir, meski nilainya cenderung stagnan.
Posisi utang perusahaan juga masih lebih rendah dari modalnya hingga masih bisa digolongkan sehat. Pada 2022, total utang perusahaan tercatat sebesar Rp 33,3 triliun sementara total ekuitas sebesar Rp 47,2 triliun.
Bayar asuransi tepat waktu, Asuransi Bumiputera dan Jiwasraya bangkrut.
Pertama, Bumiputera bukan BUMN. Kedua, tudingan Saeful soal BUMN bangkrut akhirnya ada yang benar.
Jiwasraya gagal bayar hingga memiliki ekuitas atau modal negatif Rp23,92 triliun pada 2019. Gagal bayar ini diakibatkan dari penawaran produk saving plan yang menawarkan bunga tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Investasi Jiwasraya juga bermasalah karena kerap berinvestasi di saham gorengan.
Pada 2021, enam terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang di Jiwasraya dipidanakan. Dua orang, Heru Hidayat dan Benny Tjokosaputro (Bentjok), dipidana seumur hidup. Kerugian negara akibat kasus korupsi ini mencapai Rp16,8 triliun.
Saat ini, Asuransi Jiwasraya sedang melakukan pemindahan atau restrukturisasi polis ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). IFG Life ini khusus dibentuk pemerintah untuk menyelesaikan restrukturisasi ini. Pemerintah juga sempat memberikan penyertaan modal negara sebesar Rp22 triliun untuk IFG Life.
Mengutip situs resminya, sudah hampir seluruh pemegang polis Jiwasraya setuju untuk restrukturisasi. 98,3% pemegang polis Bancassurance sudah setuju, juga 99,8% pemegang polis ritel dan 99,3% pemegang polis korporasi.
Bayar tiket mahal, Garudanya mau bangkrut.
Tudingan bangkrut terhadap Garuda Indonesia ini sebagian benar. Mismanajemen bertahun-tahun dalam tubuh Garuda membuatnya gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar utang. Selain itu, ada juga dua kasus korupsi di Garuda yang diungkap KPK dan Kejaksaan Agung.
Meski begitu, Garuda tidak jadi benar-benar bangkrut. Pada akhir 2022, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Garuda berakhir damai. Garuda juga berhasil mendapatkan kesempatan untuk merestrukturisasi utangnya.
Total liabilitas Garuda pada 2022 tercatat sebesar US$7,77 miliar. Jumlah ini turun signifikan 41,6% dari US$13,3 miliar pada tahun sebelumnya. Liabilitas jangka pendek yang harus dibayar dalam setahun ke depan juga turun 71% menjadi US$1,68 miliar.
Bayar pajak rajin, APBN-nya jebol. Denda pajak dibayar, APBN-nya malah defisit.
APBN memang masih defisit, tetapi defisit ini masih dalam batas normal. Pada 2022, defisit APBN tercatat sebesar Rp464,3 triliun atau 2,38% dari PDB Indonesia. Defisit ini juga lebih rendah dari target defisit yang awalnya sebesar 4,5% untuk 2022.
Data Trading Economics juga menunjukkan lebih banyak negara yang mencatat defisit APBN pada 2022 dibandingkan dengan negara yang surplus. Defisit Indonesia bahkan lebih kecil jika dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan menengah lainnya seperti Brazil, India, dan Meksiko.
Beli pulsa telepon cash, Telkomnya bangkrut.
Telkom tidak bangkrut. Dalam lima tahun terakhir, perusahaan konsisten mencatat laba bersih. Nilai utang perusahaan juga masih berada di bawah modal perusahaan. Pada 2022, rasio utang terhadap ekuitas perusahaan terjaga di level 0,48.
BPJS terlilit utang.
BPJS memang sempat memiliki aset bersih negatif pada 2017 hingga 2020. Akan tetapi, aset ini sudah mencatat nilai positif sejak 2021. Pada 2022, nilai aset bersih BPJS tercatat sebesar Rp 56,5 triliun.
(Baca: Cek Data: PSI Janjikan Iuran BPJS Kesehatan Gratis, Berapa Biayanya?)
Pengelolaan BUMN atau lembaga negara lainnya memang belum sempurna. Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan sempat mencatat ada 119 kasus korupsi yang terjadi di tubuh BUMN selama 2016 - 2021.
Namun, sekadar mengatakan utang BUMN menggunung atau BUMN bangkrut tanpa konteks pun tidak adil. Apalagi jika BUMN yang dituding bangkrut ternyata masih beroperasi.
Taktik menyoroti BUMN ini memang lazim dipakai menjelang tahun politik seperti saat ini. Pada 2019, Prabowo Subianto yang saat itu menjadi calon presiden juga sempat menyoroti utang BUMN yang dia sebut “mengerikan”.
Masalahnya tudingan Prabowo ini kehilangan konteks. Saat itu, total liabilitas BUMN memang mencapai Rp5.271 triliun. Namun, 46% atau Rp2.448 triliun dari total liabilitas tersebut adalah dana pihak ketiga atau simpanan nasabah di perbankan. Bagian ini yang tidak dijelaskan Prabowo.
Referensi:
Pertamina. Laporan Keuangan 2022. (Akses 2 Mei 2023)
Pertamina. Laporan Tahunan 2021. (Akses 2 Mei 2023)
PGN. Financial Information. (Akses 3 Mei 2023)
Kereta Api Indonesia. Laporan Keuangan Semester I 2022. (Akses 3 Mei 2023)
Kereta Api Indonesia. Laporan Tahunan 2021. (Akses 3 Mei 2023)
Kementerian PUPR. Kinerja BUMD Air Minum 2022. (Akses 2 Mei 2023)
Pupuk Indonesia. Kinerja Keuangan. (Akses 3 Mei 2023)
Semen Indonesia. Laporan Tahunan 2022. (Akses 3 Mei 2023)
Garuda Indonesia. Laporan Tahunan 2022. (Akses 3 Mei 2023)
Trading Economics. Government Budget. (Akses 4 Mei 2023)
Telkom Indonesia. Laporan Tahunan 2022. (Akses 4 Mei 2023)
Dewan Jaminan Sosial Nasional. Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu Jaminan Kesehatan Nasional. (Akses 3 Maret 2023)
---------------
Jika Anda memiliki pertanyaan atau informasi yang ingin kami periksa datanya, sampaikan melalui email: cekdata@katadata.co.id.