Transaksi E-Commerce Naik 400%, Kominfo Latih 2.500 UMKM Jualan Online

ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/wsj.
Ilustrasi, petugas Bank Indonesia Cirebon menunjukan transaksi melalui aplikasi elektronik di Desa Kenanga, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (24/7/2020).
5/10/2020, 14.04 WIB

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, penjualan produk di media sosial dan e-commerce melonjak 400% per April. Kementerian pun melatih 2.500 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berjualan online.

Pelaku usaha tersebut berdomisili di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ini karena, UMKM yang dinilai berhasil merambah layanan digital berdomisili di DKI Jakarta, Jawa barat, Jawa tengah Jawa timur dan Banten.

Oleh karena itu, pelatihan yang diinisiasi oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) ini berfokus menyasar pedagang di 3T. Program digelar sejak hari ini hingga 12 Desember.

“Itu untuk memperluas akses pemberdayaan adil dan merata," kata Menteri Kominfo Johnny G Plate dalam acara bertajuk ‘Peluncuran Pelatihan Digital UMKM Indonesia’, Senin (5/10).

Selain 3T, pemerintah menyasar UMKM di daerah pariwisata super prioritas. Ada lima wilayah yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Pelatihan menggunakan 60 modul dan dilakukan secara online. Ada 6.500 pelaku UMKM yang mendaftar pada gelombang pertama, sementara daya tampungnya hanya 2.500.

Johnny mengatakan, program itu terbagi menjadi tiga segmen. Untuk pengusaha pemula, akan berfokus mematangkan pemahaman dan bisnis supaya dapat masuk ke ekosistem digital.

Sedangkan pelaku usaha yang sudah lama berjualan online, akan mendapatkan bimbingan dalam mengembangkan usaha.

Selain pelatihan, Kominfo menambah kapasitas jaringan di wilayah 3T. Kementerian mencatat, ada 12.548 desa di Tanah Air yang belum mendapatkan akses internet generasi keempat (4G).

Mayoritas atau 9.113 di antaranya berada di daerah 3T. Pemerintah menargetkan semua desa itu bisa mendapatkan akses 4G pada 2022.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM agar infrastruktur digital tersebut dimanfaatkan secara optimal. "Kami tidak bisa membiarkan (infrastruktur) di daerah 3T tanpa pemanfaatan positif,” kata Direktur Utama Bakti Kementerian Kominfo Anang Latif.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mencatat, baru 14,6% atau sekitar 9,4 juta UMKM yang masuk ke ekosistem digital per Juli lalu. Meski tergolong sedikit dibandingkan total, jumlahnya hampir mencapai target 10 juta per tahun ini.

Di satu sisi, pemerintah juga mencatat bahwa tingkat keberhasilan UMKM dalam menjual produknya di platform digital hanya sekitar 5%. Menkop UKM Teten Masduki mengatakan, salah satu penyebab yakni minimnya edukasi mengenai penjualan produk secara online.

Jika kondisi tersebut tidak ditanggulangi, maka sulit untuk memulihkan bisnis UMKM di tengah pandemi corona. Padahal, 60% UMKM terpukul pagebluk Covid-19.

"Kondisi ini cukup berat dan perlu ada upaya-upaya untuk terus mengedukasi para pelaku UMKM," kata Teten saat mengikuti diskusi Katadata Insight Center (KIC) bertajuk 'Kebangkitan UMKM di Era Pandemi Covid-19' di Jakarta, Juni lalu (26/6).

Berdasarkan survei KIC, UMKM menghadapi beberapa kendala dalam menggunakan teknologi digital. Rincinnya, tak dapat menggunakan internet (34%), kurangnya pengetahuan menjalankan usaha online (23,8%), pegawai tidak siap (19,9%), infrastruktur belum layak (18,4%), dana kurang memadai (9,7%), dan banyaknya pesaing (3,4%).

Survei tersebut dilakukan terhadap 206 responden UMKM di lima kategori usaha. Mereka berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian besar UMKM ini memiliki skala usaha mikro dengan omzet di bawah Rp 300 juta per tahun.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa 82,9% UMKM terpukul pandemi virus corona. Hanya, 5,9% yang penjualannya positif selama krisis kesehatan saat ini.

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan