Facebook Mulai Dekati Biden terkait Virus Corona dan Perubahan Iklim
Sejumlah media internasional melaporkan bahwa politisi Partai Demokrat Joe Biden mengalahkan Donald Trump pada pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS). Facebook pun mulai mendekati Biden untuk sejumlah program terkait virus corona.
Beberapa sumber Financial Times di Facebook mengatakan, perusahaan berencana menggelar serangkaian inisiatif yang sejalan dengan prioritas utama Biden. Pertama, memperluas upaya memerangi informasi salah tentang pandemi corona.
Facebook juga mempertimbangkan untuk menerbitkan iklan spanduk di bagian atas laman ‘umpan berita’ yang mendorong pengguna untuk divaksinasi. Ini merupakan fokus Biden untuk menanggulangi pagebluk Covid-19.
Kedua, raksasa teknologi ini akan mencari cara untuk mendorong pengguna agar terlibat dengan konten perubahan iklim. Ini terkait Perjanjian Iklim Paris atau Paris Climate Agreement.
Biden memang berjanji untuk memasukkan kembali AS ke dalam Perjanjian Iklim Paris. Sebelumnya Trump secara resmi menarik Negeri Paman Sam dari perjanjian perubahan iklim pada 4 November lalu.
Salah satu cara Facebook untuk mendukung program tersebut yakni melalui fitur dan stiker baru.
Ketiga, Facebook berencana menjadikan mantan wakil perdana menteri di Inggris, Nick Clegg sebagai penghubung dengan pemerintah AS di bawah kepemimpinan Biden. Sejak 2018, perusahaan mengangkat Clegg sebagai kepala tim komunikasi dan urusan global.
"Banyak dari Partai Demokrat membenci Facebook sekarang. Kami tahu Nick Clegg tidak akan menyelamatkan kami dari itu, tetapi setidaknya dia akan membantu untuk mendapatkan audiensi," kata seorang karyawan Facebook dikutip dari Financial Times, Senin (23/11).
Facebook berencana untuk memberikan peran publik yang lebih besar kepada Nick. Apalagi, Nick dan Biden tetap berhubungan sejak 2015. Mereka bahkan bersama-sama mendirikan Komisi Integritas Pemilu Transatlantik, organisasi internasional yang didedikasikan untuk memerangi campur tangan asing di negara demokrasi.
Nick diperkirakan memainkan peran yang mirip seperti Joel Kaplan. Joel yang menjabat wakil presiden kebijakan publik global Facebook dan dekat dengan Partai Republik menjadi penghubung perusahaan dengan Trump saat memimpin AS.
Meski begitu, upaya Facebook mendekati Biden itu dinilai tidak cukup kuat. Kepala organisasi nirlaba media sosial, Accountable Tech Jesse Lehrich menilai, tim Biden terus mengkritik Facebook.
"Saya sangat optimis bahwa hubungan itu (melalui Clegg) tidak akan menghentikan pemerintahan baru untuk mengambil tindakan tegas pada Facebook," kata mantan juru bicara kebijakan luar negeri Hillary Clinton tersebut.
Kelompok sayap kiri pendukung Biden memang banyak yang mengkritik Facebook. Wakil direktur komunikasi Biden Bill Russo misalnya, pernah mengunggah serangkaian cuitan di Twitter yang menyerang Facebook.
Ia menuduh Facebook menyebarkan disinformasi selama pemilu yang menguntungkan Trump. "Merobek-robek tatanan demokrasi kita di hari-hari berikutnya," kata Russo.
Biden pun mendesak Facebook pada awal tahun untuk menindak informasi salah dan mengubah kebijakan terkait pemeriksaan fakta iklan politik. “Biden memiliki pandangan yang jelas tentang beberapa ‘kerusakan’ yang dilakukan Facebook terhadap masyarakat,” kata pengacara dan CEO Common Sense Media Jim Steyer.
Biden berencana mencabut Section 230 dalam Communications Decency Act (CDA) 1996. Pasal ini menyebutkan bahwa semua unggahan di media sosial merupakan tanggung jawab pengguna.
Pasal itu melindungi platform media sosial seperti Facebook dan Twitter. Selain Biden, Trump sempat berencana menghilangkan pasal ini.
"Harus segera dicabut,” kata Biden dikutip dari CNN Internasional pada awal November lalu (5/11). “Menyebarkan kebohongan yang mereka ketahui palsu, dan kami harus menetapkan standar yang mirip dengan Eropa terkait privasi."
Partai Demokrat yang menyokong Biden juga mendorong reformasi UU Anti-monopoli di sektor teknologi. Subkomite Kehakiman Kongres AS merilis laporan terkait dugaan praktik monopoli oleh raksasa teknologi. Laporan ini merupakan hasil penyelidikan selama 16 bulan.
Laporan itu memerinci praktik monopoli dan perilaku antikompetitif yang diduga dilakukan oleh Google, Apple, Facebook, dan Amazon. Keempat perusahaan dinilai menggunakan kekuatannya untuk mengekstraksi konsesi dan mendikte persyaratan kepada pesaing.
Laporan itu juga menjelaskan bahwa raksasa teknologi secara agresif mempertahankan dominasinya melalui akuisisi, praktik antikompetitif, mengumpulkan data pengguna, dan memanfaatkan penguasaan pasar yang ada.
Keempatnya juga mulai berfokus pada pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di pasar negara berkembang. Ini dinilai bertujuan mengontrol perkembangan teknologi masa depan.
Facebook sendiri diduga memonopoli industri penyedia platform media sosial. Perusahaan mengakuisisi aplikasi media sosial, Instagram dan percakapan, WhatsApp.
Meski begitu, Direktur Kebijakan Publik Facebook Brian Rice mengatakan bahwa perusahaan telah mempelajari beberapa pemerintahan baik dipimpin oleh Partai Demokrat maupun Republik. "Kami tidak peduli partai mana yang bertanggung jawab atas cabang pemerintahan mana, selalu ada peluang untuk bekerja sama," ujarnya.