Menteri Kominfo: Hoaks Terkait Papua Berasal dari 20 Negara

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara menyebutkan bahwa kanal (Uniform Resource Locator/URL) URL penyebar hoaks terkait Papua terdeteksi berasal dari 20 negara. Setidaknya ada 555 ribu alamat digital yang menyebarkan informasi palsu.

"Ada 20 negara lebih yang mention-nya berasal dari negara tersebut, tetapi belum tentu warga negara tersebut yang (mengunggah). Asalnya dari negara tersebut," kata dia usai menghadiri pertemuan setingkat menteri terkait perkembangan arus informasi Papua di Jakarta, Selasa (3/9).

Hanya, Rudiantara tidak menjelaskan secara spesifik negara mana saja yang menjadi asal URL penyebar hoaks Papua. Dia hanya memberikan sedikit bocoran. "Kebanyakan dari dalam negeri mention-nya. Ada juga ada dari luar negeri, salah satu negara Eropa," katanya.

(Baca: Pemerintah Akan Cabut Blokir Internet Papua Dua Hari Lagi)

Ia mencatat, ada 555 ribu URL yang terdeteksi menyebarkan hoaks terkait Papua per Senin (2/9) lalu. “Dari jumlah itu, ada 100 ribu lebih orisinal akun mengunggah hoaks," kata dia.

Dari jumlah tersebut, ia mencatat konten bermuatan adu domba adalah yang tertinggi. Angkanya sekitar 75 ribu per akhir pekan lalu (30/8). Paling banyak disebarkan melalui Twitter.

Selain itu, ada informasi palsu yang bersifat menghasut terkait kerusuhan di Papua. Karena itu, kementeriannya melakukan penindakan atas hoaks yang beredar di dunia maya.

Rudiantara mengimbau masyarakat untuk turut menangkal hoaks. Caranya, dengan tidak menyebarkan informasi palsu yang didapat. " Jangan 'forward', hapus. Kita kan rugi dapat hoaks. Informasinya tidak benar kita rugi, yang kedua rugi pulsa," katanya.

(Baca: Internet di Papua Dibatasi, Ngabalin: Itu Perintah Undang-Undang)

Sejalan dengan hal itu, Kementerian Kominfo pun menurunkan level pembatasan internet di Papua. Dari tadinya seluruh wilayah menjadi lebih spesifik ke tingkat kabupaten dan kota yang masih belum kondusif.

"Kabupaten dan  kota yang memang suasananya kondusif, tidak ada masalah, itu bisa kami aktifkan kembali seluruh jenis layanan telekomunikasinya," kata Rudiantara.

Pembatasan terhadap akses internet termasuk berbagai media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter maupun Instagram akan dipulihkan secara bertahap. "Ini sedang dilakukan koordinasi (kondisi terkini) dengan teman-teman yang di lapangan. Di Papua ada 29 kabupaten/kota dan Papua Barat ada 13 kalau tidak salah," katanya.

Kementerian Kominfo sebenarnya hanya butuh hitungan jam atau paling lama tiga jam untuk memulihkan jaringan internet. Tetapi pemulihan harus dilakukan bertahap demi menekan penyebaran hoaks dan provokasi.

(Baca: Kominfo Ungkap Layanan Telepon hingga Internet Terkini di Papua)