Di Forum IMF, Jokowi Promosikan Kebijakan yang Ramah Ekonomi Digital

ANTARAFOTO | ICom | Afriadi Hikmal
Presiden Joko Widodo berpidato pada acara Bali Fintech Agenda dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF- Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018).
Penulis: Desy Setyowati
Editor: Pingit Aria
11/10/2018, 15.15 WIB

Jokowi menyadari, dewasa ini banyak masyarakat di dunia sudah terakses ke internet. Bila pemerintah mengatur terlalu ketat, para pengguna ini justru akan melakukan hal-hal yang di luar regulasi.

Untuki itu, menurutnya, pemerintah semestinya memahami teknologi terkini dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Lalu, memastikan masyarakat tidak dirugikan oleh teknologi. 

(Baca juga: 12 Poin Kesepakatan Soal Fintech di Forum IMF-World Bank)

Pada kesempatan itu, Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde mengingatkan, bahwa kebijakan yang terlalu longgar juga bisa menyebabkan krisis seperti 2008. "Saya fokus pada light touch regulation. Sebab, ada risiko dari soft touch (regulation) sebelum krisis 2008," kata dia.

Oleh karenanya, ia memandang perlu ada kebijakan yang tegas di bidang ekonomi digital, khususnya yang berkaitan dengan keuangan seperti financial technology (fintech). Untuk itu, IMF dan Bank Dunia merilis 12 pokok bahasan terkait fintech yang diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kebijakan di dunia. "Saya harap ini (12 prinsip) bisa menjadi agenda yang dilihat banyak negara," katanya.

Halaman:
Reporter: Desy Setyowati