Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan Kaji Jaminan Sosial Bagi Driver Ojol
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait potensi pemberian jaminan sosial bagi pekerja informal, termasuk pengemudi taksi dan ojek online atau ojol. Hal ini disampaikan di Hari Buruh.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri hadir dalam dalam forum dialog Lintas Komunitas Pengemudi Indonesia Tanjung Priok dan Konfederasi Serikat Pekerja BUMN di Jakarta, Senin (1/5).
Ia mengungkapkan hal-hal yang menjadi fokus pemerintah terkait pekerja informasl, termasuk pengemudi taksi dan ojek online atau ojol. Tiga di antaranya yakni:
- Tidak adanya kejelasan status hubungan kerja
- Waktu jam kerja
- Upah
Indah tidak berkomentar banyak mengenai kejelasan status hubungan kerja pekerja informal.
"Setelah tadi kami mendengarkan masukan dari pekerja informal, tentu ini akan terus menjadi fokus utama kami. Ke depan kami atur kembali regulasinya seperti apa," ujar Indah dikutip dari Antara, Senin (1/5).
Namun, Kemnaker akan berkomunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar segera mendapatkan solusi konkret terkait perlindungan kepada pekerja informal, termasuk pengemudi taksi dan ojek online alias ojol.
Menurut dia, para driver taksi dan ojek online alias ojol sangat penting untuk segera mendapatkan pelindungan sosial yang memadai dari berbagai risiko kecelakaan kerja maupun akibatnya.
Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan banyak manfaat yang didapatkan dari program jaminan sosial, baik perlindungan bagi pengemudi taksi dan ojek online alias ojol maupun keluarga.
Melalui momentum Hari Buruh Internasional atau May Day, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk:
- Memperluas kesempatan kerja
- Meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja
- Melindungi hak buruh dan pekerja
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional
Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menilai hubungan industrial yang harmonis berdampak positif dalam peningkatan penciptaan lapangan pekerjaan.
"Mari kita jaga hubungan tripartit industrial yang harmoni, yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah dengan lebih baik lagi," ujarnya. "Hubungan industrial yang harmonis berdampak positif dalam peningkatan penciptaan lapangan pekerjaan karena meningkatnya iklim investasi di Indonesia.”