Potensi Kebocoran saat Lembaga Pengawas Data Pribadi di Bawah Kominfo

Posisi lembaga pengawas memang menjadi salah satu penyebab alotnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Kementerian Kominfo ingin otoritas ini di bawah instansinya.

Sedangkan Komisi I ingin otoritas pengawas pelindungan data pribadi itu di bawah presiden, bukan kementerian.

Akan tetapi, kabarnya, Komisi I telah membuka diskusi dengan Kominfo terkait lembaga pengawas independen tersebut. DPR disebut sepakat jika otoritas pelindungan data ini di bawah Kominfo.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi tidak mengonfirmasi benar atau tidak kabar tersebut. “Belum secara resmi, sepengetahuan saya,” kata dia kepada Katadata.co.id, pekan lalu (6/10).

Pembicaraan antara Komisi I dan Kominfo itu kabarnya terjadi setelah sertifikat vaksin corona Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor pada awal September (3/9). Walaupun, kemudian diketahui bahwa data yang bocor yakni NIK, bukan dari aplikasi PeduliLindungi

“Belum ada resmi bentuk kelembagaan yang diusulkan pemerintah untuk dibahas bersama,” kata Bobby.

Katadata.co.id juga sudah mengonfirmasi terkait lembaga pengawas dalam RUU Pelindungan Data Pribadi ini ke Kementerian Kominfo. Namun, belum ada tanggapan hingga berita ini dirilis.

Sedangkan pembahasan rancangan UU Pelindungan Data Pribadi ditarget rampung tahun ini. "November kami akan mulai lagi pembahasan. Semoga akhir tahun selesai," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari kepada Katadata.co.id, pekan lalu (6/10).

DPR menjalani masa reses pekan ini. Ini merupakan periode anggota parlemen bekerja di luar gedung DPR. Mereka akan bertemu konstituen di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

Sedangkan pembahasan rancangan UU Pelindungan Data Pribadi sudah melalui lebih dari tiga masa sidang. Sebanyak 145 dari total 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) selesai dibahas.