Indonesia mengalami setidaknya 16 serangan siber dalam tiga pekan terakhir, termasuk yang dilakukan peretas (hacker) seperti Bjorka. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini?
Serangan siber, termasuk dugaan, yang menimpa Indonesia dalam tiga pekan terakhir di antaranya:
- PLN
- Indihome, Telkom
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Kepolisian
- Gojek
- 1,3 miliar data sim card ponsel
- Jasa Marga
- 105 juta data warga Indonesia dari KPU
- Surat-surat untuk Presiden Jokowi
- Data Pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate
- Data Pribadi Dirjen Kominfo Semuel Abrijani
- Data Pribadi Menko Luhut Binsar Pandjaitan
- Data Pribadi Ketua DPR Puan Maharani
- Data Pribadi Menteri BUMN Erick Thohir
- Data Pribadi pegiat media sosial Denny Siregar
- Twitter TNI AD Diretas
Mayoritas serangan siber dilakukan oleh hacker mengatasnamakan Bjorka.
Chairman lembaga riset siber CISSReC atau Communication & Information System Security Research Center Pratama Prasadha menilai, yang bertanggung jawab atas kebocoran data tersebut adalah masing-masing pengelolanya.
“Misalnya, kementerian kesehatan (Kemenkes) menyimpan data PeduliLindungi. Kalau data bocor, seharusnya mereka bertanggung jawab,” kata Pratama kepada Katadata.co.id, Selasa (13/9).
Begitu juga dengan 1,3 miliar data sim card ponsel yang bocor. “Seharusnya disimpan di operator seluler dan pusat penyimpanan data. Jadi, penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang paling bertanggung jawab,” ujarnya.
Namun sayangnya, biasanya kementerian dan lembaga (K/L) tidak memahami data disimpan di mana, penanggung jawabnya siapa, atau siapa individu yang mengelola datanya.
“Tata kelola terhadap IT di Indonesia, terutama di pemerintahan itu agak bermasalah. Jika semua data dan sistem jaringan terdokumentasikan dengan baik, apabila terjadi sesuatu, tahu harus bagaimana? Sekarang kan tidak begitu,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan. “Yang bertanggung jawab adalah masing-masing lembaga yang menyimpan data yang dibobol oleh hacker,” kata dia kepada Katadata.co.id.
Terkait 1,3 miliar data sim card ponsel bocor, Kominfo memang sudah menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab atas hal ini adalah penyelenggara. Namun, kementerian tidak memerinci penyelanggara yang dimaksud.
Sedangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum memberikan komentar.
Lalu, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI) menegaskan bahwa mereka bukan sumber kebocoran 1,3 miliar data sim card ponsel. Telkomsel, Indosat, Smartfren hingga XL Axiata termasuk anggota ATSI.
“Kami melakukan investigasi dan hasilnya tidak diketemukan adanya ilegal akses di masing-masing jaringan operator,” ujar Sekretaris Jenderal ATSI Marwan O Baasir dalam keterangan pers, pekan lalu (8/9).
Alhasil, hingga saat ini belum ada informasi terkait siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran 1,3 miliar data sim card ponsel.