Joe Biden Umumkan 9 Program Iklim JETP di Indonesia Senilai Rp 784 M

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menegaskan kembali komitmennya untuk bermitra dengan Indonesia dalam mengatasi krisis iklim. Dia memastikan Indonesia berada di garis depan dalam memanfaatkan transisi energi ramah lingkungan.

"Indonesia dan Amerika Serikat akan terus berkolaborasi erat dalam Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP), yang diumumkan pada KTT G20 tahun 2022 di Bali, yang akan mengurangi emisi dan mempercepat penggunaan energi terbarukan," tulis pernyataan pemerintah AS seperti dikutip dari situs resminya, Selasa (14/11).

JETP memobilisasi US$ 20 miliar pendanaan publik dan swasta untuk mendukung komitmen ambisius Indonesia terhadap perubahan iklim berdasarkan perjanjian tersebut. Berdasarkan JETP, PGI dan komitmen Amerika Serikat senilai US$ 50 juta atau sekitar Rp 784 miliar terhadap Kemitraan Bilateral Net Sink untuk Hutan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU) di Indonesia.

Biden bermaksud untuk mengumumkan program-program iklim baru berikut ini:

 1. Bermitra dalam Energi dan Mineral Berkelanjutan

Biden akan mengumumkan nota kesepahaman (MOU) antara Departemen Luar Negeri AS dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia mengenai pengembangan energi dan mineral berkelanjutan. 

Nota kesepahaman ini memajukan kerja sama teknis mengenai lingkungan untuk membantu meningkatkan penggunaan sumber daya energi terbarukan dan meningkatkan ketahanan dan keamanan jaringan listrik. Selain itu, MoU juga bertujuan untuk meningkatkan teknologi untuk pertambangan dan pengolahan mineral yang bertanggung jawab dan mendukung pembangunan sektor mineral penting yang rendah emisi di Indonesia yang mendukung tujuan JETP.

2. Mendukung Jaringan Listrik Mini Energi Terbarukan

USTDA bermaksud untuk bermitra dengan PLN dalam studi kelayakan jaringan listrik mini energi terbarukan di lima lokasi terpencil di Indonesia bagian timur.

Proyek JETP ini mengembangkan strategi replikasi untuk penerapan jaringan listrik mini terbarukan yang lebih luas di seluruh kawasan. Studi kelayakan akan dilaksanakan oleh perusahaan AS TQ Automation dalam kemitraan publik-swasta dengan laboratorium nasional Departemen Energi AS di bawah Net Zero World Initiative.

3. Memajukan Perencanaan Transisi Energi Bersih

Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) mendukung perusahaan utilitas nasional Indonesia dalam mengembangkan rencana transisi energinya.

Departemen Energi AS berencana bekerja sama dengan Indonesia melalui Net Zero World Initiative akan mengevaluasi skenario penghentian penggunaan batu bara, penetapan harga energi terbarukan, dan pemodelan elektrifikasi. Kedua upaya tersebut bertujuan untuk mempercepat integrasi sumber energi baru dan terbarukan dan mendukung reformasi kebijakan berdasarkan Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) JETP.

4. Mempromosikan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS)

Program Pengembangan Hukum Komersial Amerika Serikat dan Pusat Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Indonesia telah bermitra dalam rencana kerja bilateral untuk mengidentifikasi rancangan undang-undang dan peraturan dalam memajukan sektor penangkapan dan penyimpanan karbon.

Pada September 2023, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang mengumumkan niatnya untuk bergabung dalam Tantangan Pengelolaan Karbon global, yang bertujuan untuk mempercepat teknologi penangkapan, pembuangan, penggunaan, dan penyimpanan karbon.

5. Meningkatkan Konektivitas Listrik di ASEAN

Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA) berencana untuk mendukung studi kelayakan interkoneksi lintas batas untuk mendukung dua proyek interkoneksi jaringan listrik prioritas antara Indonesia dan Malaysia.

Studi kelayakan ini membantu pemanfaatan sumber daya energi terbarukan dengan lebih baik dan menerapkan kebijakan untuk memajukan tujuan energi bersih dan perlindungan iklim di seluruh ASEAN, sejalan dengan tujuan JETP. Proyek ini merupakan kelanjutan dari Studi Rencana Induk Interkoneksi ASEAN yang didanai USAID untuk mendukung Jaringan Listrik ASEAN.

6. Memperkuat Kualitas Udara di Asia Tenggara

Amerika Serikat bermaksud untuk lebih memajukan kemitraan dengan World Resources Institute yang memperkuat kapasitas nasional Indonesia dalam mengelola kualitas udara dan mengurangi polusi udara. Pendanaan tambahan mendorong kolaborasi lebih lanjut dengan mitra regional Malaysia dan Filipina melalui Program Katalis Udara Bersih USAID.

7. Mengeksplorasi Alternatif Energi Bersih untuk Pertumbuhan Industri

Departemen Energi AS dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia bermaksud untuk bermitra melalui Net Zero World Initiative dalam sebuah peta jalan yang mengidentifikasi alternatif energi bersih yang layak untuk pertumbuhan industri bertenaga batu bara.

Peta jalan tersebut mendorong terciptanya rantai pasokan baterai, semi-konduktor, dan nikel yang bersih dan bernilai tinggi yang memenuhi standar lingkungan hidup dan ketenagakerjaan kelas dunia, sejalan dengan tujuan JETP.

8. Memperluas Kemitraan Pengelolaan Sampah

USAID bermaksud menyediakan tambahan US$ 7,5 juta untuk memperluas program pengelolaan sampah SELARAS ke setidaknya 14 kota tambahan di Indonesia. Pendanaan tambahan ini memperkuat tata kelola dan pembiayaan sektor, meningkatkan pemberian layanan, dan memperluas kemampuan pengurangan gas metana.

9. Berinvestasi dalam Pembangunan Cerdas dan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Berdasarkan bantuan teknis USAID untuk mengembangkan pedoman bangunan pintar dan pengelolaan ruang hijau, USTDA dan Departemen Perdagangan AS berencana mendanai misi perdagangan Indonesia ke Amerika dan misi pengembangan bisnis AS ke Indonesia. Hal itu untuk membahas praktik terbaik seiring rencana Indonesia untuk ibu kota baru.

Just Energy Transition Partnership (JETP) adalah program kerja sama pembiayaan internasional untuk mendorong transisi energi di negara-negara berkembang. Pada 2022, Indonesia mendapat komitmen pembiayaan JETP dengan nilai total US$ 20 miliar atau sekitar Rp 314 triliun.

Komitmen JETP untuk Indonesia berasal dari dua sumber dana, yakni International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

IPG adalah organisasi yang berisi pemerintah negara-negara maju, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Norwegia, Denmark, dan Uni Eropa.