Dukung Kendaraan Listrik, 900 SPKLU Telah Beroperasi di Indonesia

PLN
PLN berencana membangun sekurangnya 19 tambahan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada 2024.
Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
4/1/2024, 08.39 WIB

Sebanyak lebih dari 900 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) telah beroperasi di 411 lokasi di Indonesia, berdasarkan data per Desember 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 624 SPKLU dikelola oleh PT PLN (Persero).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prosodjo, mengatakan PLN berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam upaya transisi energi melalui pembangunan infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan listrik. 

“Kami terus mengakselerasi tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik," kata Darmawan dikutip dari siaran pers, Kamis (4/1).

Secara rinci, berikut lokasi SPKLU yang dikelola PLN:

  • Provinsi Banten terdapat 26 SPKLU
  • Jakarta 113 SPKLU
  • Jawa Barat 150 SPKLU
  • Jateng dan DIY 50 SPKLU
  • Jawa Timur 62 SPKLU
  • Bali 63 SPKLU
  • Sumatera 62 SPKLU
  • Kalimantan 37 SPKLU
  • Sulawesi 27 SPKLU
  • Nusa Tenggara 25 SPKLU
  • Maluku 5 SPKLU
  • Papua 2 SPKLU,” ucap Darmawan dalam keterangan pers, dikutip Kamis (4/1).

SPKLU di Kementerian BUMN

Darmawan menyatakan, PLN juga membangun SPKLU di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut dilakukan guna mendukung langkah Kementerian BUMN untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas  pejabat Eselon I dan Eselon II. 

"Hari ini di Kementerian BUMN mulai menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional, maka dari itu kami berkolaborasi menyediakan infrastrukturnya,” jelasnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir,  menyampaikan apresiasi kepada PLN yang telah mendukung Kementerian BUMN merealisasikan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinasnya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada PLN yang membantu kita di sini untuk menyediakan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik,” kata Erick.

Erick mengatakanpenggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas menjadi langkah strategis transisi energi di ekosistem BUMN. Langkah ini juga sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022.

“Ini bagian kita punya komitmen untuk masa depan Indonesia, kita coba terus berpartisipasi dengan penggunaan electric vehicle,” ucap Erick .

Ia menilai dengan beralih ke kendaraan listrik, pihaknya berkontribusi pada tiga tujuan. Pertama, berkontribusi menjaga kualitas udara lebih bersih. Kedua mendukung program Presiden RI untuk melakukan hilirisasi industri hijau. Ketiga, mendorong efisiensi energi.

“Penggunaan kendaraan listrik secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Hemat BBM 60 persen,” kata Erick.

Reporter: Rena Laila Wuri