Rekam Jejak Kerusakan Ekologis dari 3 Koalisi Capres, Siapa Terburuk?

ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Kondisi salah satu gunung yang dikikis untuk diambil materialnya (galian C) di kawasan yang tidak jauh dari pemukiman penduduk di Aceh Besar, Aceh, Jumat (31/1/2020). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh selama 2019 mencatat 177 kali terjadi bencana ekologi dengan total kerugian mencapai 538,8 milyar akibat meningkatnya laju kerusakan hutan dan alam di Aceh.
Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
12/2/2024, 18.13 WIB

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengatakan bahwa tidak ada satupun dari ketiga koalisi partai politik pendukung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bebas dari rekam jejak kerusakan ekologis, terutama hutan.

"Semua partai politik terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penghancuran hutan serta dampak-dampak ekologis yang harus ditanggung oleh rakyat," kata Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, saat Diskusi terkait Jejak Kejahatan Ekologis Tiga Koalisi, di Kantor Walhi, Jakarta Selatan, Senin (12/2).

Berikut rekam jejak kerusakan ekologis berdasarkan koalisi pendukung capres, seperti yang dihimpun oleh Walhi:

1. Koalisi pendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar

Koalisi Perubahan ini diusung 4 partai yakni Nasdem, PKB, PKS dan Partai Ummat. Dimana Partai NasDem dan PKB merupakan partai pendukung rezim Jokowi yang telah menerbitkan paket kebijakan untuk meliberalisasi hutan.

“Kemudian turut bersepakat pada paket-paket kebijakan Jokowi salah satunya UU Cipta Kerja. Nyaris semua partai politik mendukung UU Cipta Kerja,” kata Uli.

Dia mengatakan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga berasal dari NasDem. Berdasarkan data yang dihimpun Walhi,  KLHK telah menerbitkan 1,4 juta hektar hutan untuk izin-izin Restorasi Ekosistem dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada korporasi sepanjang masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

2. Koalisi pendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

Paslon ini didukung Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari partai Golkar, Demokrat, PAN, PBB, PSI, Gerinda, Gelora, Garuda. Uli mengatakan, paslon Prabowo-Gibran menjadi koalisi yang paling besar jejak pengrusakan hutannya.

“Kita tahu bahwa partai Golkar, pada saat itu partai yang berkuasa di zaman rezim orde baru dan Habibie. Golkar juga partai yang mendukung Jokowi,” ucapnya.

Data Walhi mencatat dalam kepemimpinan Soeharto yang diusung partai Golkar saat itu telah sebanyak 493 izin dengan total luasan 6,1 juta hektar. Lengsernya Soeharto pada 1998, kemudian digantikan sementara waktu oleh BJ Habibie. Pada masa tiga tahun Habibie menjadi presiden RI, seluas 3,9 juta hektar hutan diserahkan kepada korporasi melalui 74 unit izin kehutanan.

Selain kepemimpinan Soeharto dan Habibie, lonjakan penerbitan izin di sektor kehutanan juga terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Seluas 21,9 juta hektar hutan Indonesia diserahkan kepada korporasi.

Dengan begitu, total luasan hutan yang diserahkan kepada korporasi dalam koalisi Indonesia Maju sebesar 31,9 juta hektar. Jumlah ini setara dengan lebih dari 2 kali luas pulau Jawa atau setara dengan 37 kali luas pulau Bali.  

Uli mengatakan, Ketua Umum Partai  Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga pernah menjadi Menteri Kehutanan. Selama masa jabatannya, dia telah menerbitkan sebanyak 859 izin dengan luasan mencapai 11 juta hektar.

3.  Koalisi pendukung paslon nomor urut 3  Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

Paslon ini didukung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo. Sama dengan Koalisi Perubahan dan Koalisi Indonesia Maju, koalisi partai pendukung Ganjar - Mahfud juga memiliki jejak pengrusakan ekologis di sektor kehutanan. 

Uli mengatakan, PDIP, PPP, HANURA adalah partai pendukung kepemimpinan Jokowi yang juga mendukung penetapan UU Cipta Kerja dan kebijakan lainnya. 

Dari data Walhi, sebanyak 45 izin di sektor kehutanan diterbitkan di masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang sekaligus ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Hal itu termasuk pelepasan kawasan hutan, dengan luasan 2,7 juta hektar.

Megawati juga mengangkat Mohammad Prakosa yang merupakan Kader PDI-P sebagai Menteri Kehutanan pada saat itu.

Luas Hutan Indonesia Berkurang Sejuta Hektare

Sementara itu, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan luas tutupan hutan Indonesia sudah berkurang 956.258 hektare (ha) selama periode 2017-2021. Angka tersebut setara dengan 0,5% dari total luas daratan Indonesia.

Penurunan luas hutan terjadi di Kalimantan, Papua, dan Sumatra. Sementara itu luas hutan di Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Jawa, dan Maluku bertambah, namun penambahannya jauh lebih rendah dibanding luas hutan yang hilang.

Berikut rinciannya seperti tertera dalam grafik:

 

Reporter: Rena Laila Wuri