Menteri LH Sebut Jakarta, Bandung, dan Makassar Bakal Punya PSEL
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan akan ada tiga aglomerasi baru untuk proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy (WtE). Jakarta, Bandung, dan Makassar akan bergabung dengan sepuluh wilayah aglomerasi lainnya untuk menjadi lokasi proyek strategis Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ini.
Hanif mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup ttengah menunggu surat resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait usulan lokasi proyek PSEL. Sebelumnya, pemerintah mendata ada sepuluh wilayah aglomerasi yang akan membangun PSEL, yakni Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Bogor Raya, Bekasi Raya, Tangerang Raya, Medan Raya, Semarang Raya, Lampung Raya, Surabaya Raya, dan Serang Raya.
“Kota Bandung akan mengusulkan sendiri (lahan untuk PSEL), kemudian Jakarta karena sudah tersedia 10 hektare di Bantargebang,” kata Hanif, usai Rapat Percepatan Penanganan Sampah Nasional di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (5/2). Untuk Kota Makassar, KLH dalam tahap penjajakan.
Setelah urusan administrasi ketiga lokasi ini rampung diproses KLH, usulannya akan dinaikkan ke Rapat Koordinasi Terbatas bersama kementerian dan lembaga lainnya.
Hanif mengatakan jika usulan tersebut disetujui para menteri, selanjutnya akan dilakukan ground check terhadap tiga daerah oleh tim gabungan KLH, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, BPI Danantara, PT PLN, dan Kemenko Bidang Pangan.
“Apabila hasilnya sesuai, menteri LH akan memberikan surat kepada Danantara untuk diproses melalui PSEL,” ucap Hanif.
Kondisi Darurat Sampah
Hanif mengatakan saat ini seluruh kabupaten atau kota di Indonesia diberikan status darurat sampah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diberi hak menggunakan dana secara maksimal untuk menanggulangi masalah sampah.
Percepatan proyek PSEL juga ini menyusul agenda Presiden Prabowo Subianto untuk meluncurkan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI), program yang disampaikannya saat Rapat Koordinasi Nasional 2026 pada Senin (2/2).
Terkait gerakan ini, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menyiapkan rencana aksi bersih-bersih secara masif dan terstruktur. KLH bersama unsur lain, seperti TNI, Polri, BUMN, kementerian dan lembaga lainnya, pemerintah daerah, hingga instansi pendidikan dasar dan tinggi akan dilibatkan dalam kegiatan ini.
“Mulai dari awal, dari rumah tangga (sampah) dipilah, kemudian membuangnya sampai pengolahan akhir harus kita tuntaskan sesuai arahan Presiden,” ujar Zulhas.