Langkah Anyar PLN Masuk ke Energi Terbarukan
Indonesia sudah siap dengan bahan bakar ramah lingkungan, maka tidak ada alasan untuk tidak beralih. Apalagi undang-undang EBT saat ini sedang dalam proses penggodokan. "Siapkan dari sekarang teknologi yang pas. Pemerintah harus benar-benar hadir agar energi terbarukan dapat berkembang," ujarnya.
Sebagai informasi, pada 2020, bauran energi pembangkit listrik dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terdiri dari 62,72% batu bara, 21,82% gas, 6,23% air, 4,94% panas bumi, 3,95% bahan bakar minyak dan nabati, serta 0,34% EBT lainnya. Realisasinya pada paruh pertama tahun ini terlihat pada grafik Databoks berikut.
PLTU masih mendominasi pembangkit di Indonesia, bahkan jauh di atas PLTD.. Pada Juni 2020, pembangkit bertenaga batu bara tersebut telah menghasilkan 35.220 megawatt atau 50% dari total kapasitas listrik.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028, pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan untuk pembangkit meningkat menjadi sebesar 23,2% pada 2028 atau dua kali lipat dari 11,4% pada 2019.
Sementara bauran energi pembangkit listrik dari batu bara turun menjadi 54,45% pada 2028 dari 62,7% pada 2019. Demikian pula bauran energi Bahan Bakar Minyak (BBM) turun menjadi 0,4% dari sebelumnya 4% tahun ini.
Komitmen PLN untuk Green Financing
Anggaran untuk program konversi tersebut cukup besar. Berdasarkan hitungan PLN dapat lebih dari Rp 100 triliun. "Belum bisa saya sampaikan. Tapi perkiraan saya kira-kira Rp 100 triliun lebih," kata Direktur Mega Proyek PLN Ikhsan Asaad.
PLN berencana akan menggandeng Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk pendanaan proyek itu. Ikhsan mengakui cukup mudah mendapatkan dana pembangkit EBT ketimbang energi fosil. Pasalnya, gerakan untuk mengurangi bahan bakar fosil demi mencegah perubahan iklim sudah masuk skala global.
Sejalan dengan langkah menjadi perusahaan listrik hijau dan berkelanjutan di Indonesia, perusahaan baru saja menerbitkan dokumen Pernyataan Kehendak PLN atas Kerangka Kerja Pembiayaan Berkelanjutan. PLN berkomitmen melakukan transformasi dengan memakai pembiayaan berbasis energi bersih (green financing).
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menyatakan, green financing merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam bertransfomrasi sesuai perkembangan zaman. "Ini bukti perusahaan energi mampu beradaptasi dengan tantangan global dalam menciptakan energi bersih," kata Agung.
PLN, menurut dia, dapat mengoptimalkan peluang terutama dari sektor perbankan global yang sudah banyak membuka kesempatan dalam pembiayaan energi baru terbarukan. Saat ini sektor perbankan cukup gencar mendanai proyek-proyek serupa sehingga PLN harus bisa menangkap peluang tersebut.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zain mengatakan lahirnya dokumen tersebut merupakan komitmen publik pertama perusahaan untuk sustainable financing. Harapannya langkah ini dapat memperkuat program yang sedang berlangsung. Termasuk untuk meningkatkan kapasitas dan proses bisnis di internal perusahaan agar sesuai dengan persyaratan internasional, terkait lingkungan dan perlindungan sosial.
ADB menyambut positif langkah PLN dalam menyediakan energi bersih. "Kami menantikan kolaborasi berkelanjutan dalam menghadirkan infrastruktur kelistrikan berkualitas tinggi dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia," ucap Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara Ramesh Subramaniam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin meminta perusahaan pelat merah tersebut agar memakai dana penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp 5 triliun untuk mengembangkan energi terbarukan. "Ini akan memberikan disiplin bagi PLN agar menggunakan uang pemerintah untuk strategi yang paling penting dan tujuan masa depan," katanya.
Bendahara Negara itu mengatakan Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 42% dengan dukungan internasional pada 2030. Sektor kelistrikan memiliki peran yang sangat penting dalam usaha bauran energi terbarukan.