Bauran EBT Belum Maksimal, IESR Minta Pemerintah Kejar PLTS Atap
Pemerintah dinilai kurang ambisius mengejar target 23% bauran energi baru terbarukan (EBT) di 2025, terutama untuk sektor energi surya.
Dalam capaian kinerja Kementerian ESDM 2022, bauran EBT di energi primer hanya naik 0,1%. Sementara bauran di sektor pembangkit listrik hanya naik 0,45%. Ini tertinggal jauh jika dibandingkan dengan produksi batu bara yang meningkat 3% sepanjang tahun lalu.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan bauran energi terbarukan di pembangkitan listrik tercatat sebesar 14,5% dengan kapasitas terpasang mencapai 12.542 MW. Kapasitas terpasang ini melebihi target 2022, tetapi masih jauh dari target minimal 24 GW di 2025.
“Ada kekeliruan dan minimnya terobosan dalam strategi pengembangan energi terbarukan. Sejak 2019, kapasitas pembangkit energi terbarukan hanya tumbuh 2 GW,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Rabu (1/2).
Menurut Fabby, pengembangan energi terbarukan tersandera dengan dilanjutkannya pembangunan PLTU di program 35 GW. Ia menyebut pemanfaatan energi surya secara masif seharusnya menjadi langkah strategis pemerintah untuk mencapai target bauran energi terbarukan.
PLTS atap menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2021 dengan target 3,6 GW hingga 2025. Namun, menurut Fabby hal ini terganjal oleh keengganan PLN menerapkan Permen ESDM No. 26/2021. Dari target kapasitas terpasang energi surya 893 MW di 2022, yang tercapai hanya 270 MW.
“Bukannya lebih ambisius, di 2023, pemerintah justru menurunkan target pegembangan energi surya hingga separuhnya dari 2022 menjadi 430 MW,” kata Fabby.
Fabby menyebut pemerintah harus mencari terobosan untuk mengakselerasi PLTS atap. Ia bahkan meminta dukungan langsung dari Presiden Jokowi untuk memerintahkan PLN untuk mengakselerasi perkembangan energi terbarukan.
Selain itu, Fabby juga meminta pemerintah menyegerakan pelaksanaan Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Ini terutama dengan merilis peta jalan penghentian pengoperasian PLTU batubara dan penyusunan rencana investasi transisi energi.
Fabby Tumiwa menambahkan dari hasil kajian IESR, ada potensi 4,5 GW kapasitas PLTU yang bisa dipensiunkan sebelum 2025. Ini belum termasuk tambahan 3 GW dari daftar proyek PLTU di RUPTL 2021-2030 yang punya kemungkinan dibatalkan.