JETP Fasilitasi Pensiun Dini PLTU 1,7 GW, Di Bawah Target Jokowi

Pemerintah berencana untuk melakukan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara sebesar 1,7 Gigawatt (GW) dengan menggunakan dana kerja sama transisi yang adil (Just Energy Transition Partnership/JETP). Hal itu tercantum dalam draf dokumen perencanaan dan kebijakan investasi komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP) JETP yang baru saja dipublikasikan pekan ini.

Rencana tersebut lebih rendah dari target Presiden Jokowi yang akan melakukan pensiun dini PLTU sebesar 5,2 GW. Rencana pensiun dini PLTU sebesar 5,2 GW juga sebenarnya sudah tercantum dalam draft JETP tahun lalu.

Menanggapi hal itu, Kepala Sekretariat JETP Indonesia, Edo Mahendra, mengatakan rencana pensiun dini PLTU sebesar 5,2 GW masih ada dalam skenario JETP. Namun rencana tersebut terbagi menjadi dua yaitu progresif dan konservatif.

"Apakah rencana pensiun dini 5,2 GW masih ada? Ada. Kenapa ko basenya 1,7 GW? Karena kita ingin bikin rencana yang sesuai dengan apa yang ada di depan kita," ujarnya dalam Komunikasi Publik mengenai Draf Rencana Investasi JETP melalui daring, Jumat (3/11).

Dia mengatakan, sejauh ini dukungan konkret pensiun dini PLTU datang dari program Energy Transition Mechanism. Hal itu yang pada akhirnya dimasukkan dalam CIPP JETP.

"Itu diatur berdasarkan yang ada di depan mata," ujarnya.

Target NZE Sulit Tercapai

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyayangkan penghapusan pensiun dini PLTU batu bara 5GW karena ketidakjelasan sumber pendanaan.

IESR menilai penghapusan rencana pengakhiran operasional PLTU batubara ini akan menyulitkan Indonesia untuk mencapai target net zero emission di 2050 dan meningkatkan bauran energi terbarukan setelah 2030.