Kementerian ESDM Bangun 11 PLTS Terpadu pada 2024, Anggarkan Rp 99 M

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/foc.
Petugas PLN mengecek panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/12/2022). Guna mendukung kelistrikan di pulau Kodingareng, PLN menggunakan pembangkit listrik ramah lingkungan dengan memanfaatkan tenaga surya yang menghasilkan kapasitas daya 260 kWp untuk membantu mengembangkan kegiatan ekonomi sebanyak 4.599 penduduk di pulau tersebut.
Penulis: Tia Dwitiani Komalasari
14/12/2023, 16.28 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membangun 11 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu pada 2024. Pembangunan 11 PLTS terpadu tersebut menggunakan dana Rp 99 miliar.

Menteri ESDM, arifin Tasrif, mengatakan pembangunan tersebut termasuk dalam alokasi anggaran 2024 yang memiliki total Rp 6,8 triliun. 

"Dari anggaran Kementerian ESDM tahun 2024, sebagian digunakan untuk penguatan akses energi bagi masyarakat," ungkap Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Rabu (13/12).

Arifin meminta pengguna anggaran di Kementerian ESDM untuk sesegera mungkin melakukan tender pada akhir tahun 2023. Hal itu terlebih untuk program-program dengan angka yang besar dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Mengapa harus lebih cepat? karena semakin cepat diselesaikan, makin cepat anggaran terserap dan semakin cepat infrastruktur bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas," ujarnya.

Selain PLTS terpadu, Kementerian ESDM mematok anggaran untuk pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, diantaranya seperti pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang Tahap II Ruas Batang-Cirebon dengan nilai Rp 973,7 miliar; Konverter Kit (Konkit) untuk nelayan sebanyak 15.000 paket senilai Rp 156 miliar; Konkit untuk petani sebanyak 19.000 paket dengan nilai Rp 158 miliar;  dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebanyak 80.000 sambungan Rumah Tangga dengan nilai Rp 205 miliar.

Selain itu, ada juga anggaran yang dipatok untuk penguatan sistem mitigasi bencana geologi sebanyak 12 kegiatan seharga Rp207 miliar, Rehabilitasi Pos Pengamatan Gunung Api Rp38,14 miliar, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebanyak 5 unit.

Pemerintah Indonesia berencana menambah kapasitas pembangkit listrik sekitar 40,6 ribu megawatt (MW) sepanjang periode 2021-2030. Hal itu tercatat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Tambahan 40,6 ribu MW itu diproyeksikan berasal dari penambahan kapasitas pembangkit listrik milik PLN, swasta/independent power producer (IPP), serta kerja sama PLN dengan pihak lain.

Adapun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) memiliki rencana penambahan kapasitas paling besar.