Bocoran RPP KEN, Porsi PLTS Bakal Capai 41% dari Total Energi Baru Terbarukan

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.
Petugas memeriksa panel surya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (26/8/2024).
3/10/2024, 20.52 WIB

Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) ditargetkan mencapai 41% dari total kapasitas pembangkit yang berasal dari energi baru dan terbarukan di 2060. Hal itu tercantum dalam Revisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang akan disahkan.

Sekretaris Jenderal DEN, Djoko Siswanto, mengatakan PLTS merupakan pembangkit listrik terbesar yang dapat mendukung penurunan emisi di tahun 2060. Kapasitas PLTS diperkirakan sekitar 131 gigawatt sampai dengan 178 gigawatt pada 2060.

Namun demikian, Djoko mengatakan, kapasitas terpasang PLTS masih kecil saat ini. Hingga akhir 2023,  kapasitas terpasang PLTS di Indonesia tahun 2023 baru mencapai 589 megawatt. Dengan demikian, peluang pengembangan PLTS untuk menuju net zero emission sangat besar.

Untuk mendukung PLTS, ia mengatakan, Indonesia telah memiliki pabrik baterai di Karawang dengan kapasitas sebesar 10 gigawatt. Pabrik baterai tersebut selanjutnya akan dikembangkan hingga memiliki kapasitas 20 gigawatt

"Saat ini juga tengah dibangun pabrik solar PV (panel surya) di kendal dengan kapasitas 1 gigawatt peak dan sudah 90 persen sudah selesai," ujar Djoko dalam peluncuran produk Huawei, di Jakarta, Kamis (3/10).

RPP KEN Disahkan Bulan Ini

Dia mengatakan, RPP KEN hanya tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo yang ditargetkan disahkan sebelum 19 Oktober 2024.

"Saat ini sedang sirkulasi kepada menteri-menteri terkait untuk di paraf sebelum ditandatangani oleh Bapak Presiden. Kami berharap Presiden Jokowi bisa menandatangani sebelum tanggal 19 Oktober ini," ujarnya.

Djoko mengatakan, RPP KEN mendorong pemanfaatan energi hijau secara signifikan mencapai 70% pada tahun 2060 mendatang. Sampai saat ini, realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) baru mencapai 16,75% atau masih di bawah target yang ditetapkan Pemerintah Indonesia yakni 23% pada 2025 mendatang.




Reporter: Djati Waluyo