21 November 2024

• Berita
  • Nasional
  • Industri
  • Internasional
  • Energi
• Finansial
  • Makro
  • Keuangan
  • Bursa
  • Korporasi
• Digital
  • E-Commerce
  • Fintech
  • Startup
  • Gadget
  • Teknologi
• Ekonopedia
  • Sejarah Ekonomi
  • Profil
  • Istilah Ekonomi
• Ekonomi Hijau
  • Energi Baru
  • Ekonomi Sirkular
  • Investasi Hijau
• Jurnalisme Data
  • Infografik
  • Analisis
  • Cek Data
• In-Depth & Opini
  • Telaah
  • Opini
  • Wawancara
  • Laporan Khusus
• Otomotif
• Video
  • News
  • Wawancara
  • Katalogue
  • Foto
• Podcast
  • Off The Script
  • Flash Week
  • Dapur Katadata
• Info
• COP29
• WPRF 2024

Skip to main content

• Berita
  • Nasional
  • Industri
  • Internasional
  • Energi
• Finansial
  • Makro
  • Keuangan
  • Bursa
  • Korporasi
• Digital
  • E-Commerce
  • Fintech
  • Startup
  • Gadget
  • Teknologi
• Ekonopedia
  • Sejarah Ekonomi
  • Profil
  • Istilah Ekonomi
• Ekonomi Hijau
  • Energi Baru
  • Ekonomi Sirkular
  • Investasi Hijau
• Jurnalisme Data
  • Infografik
  • Analisis
  • Cek Data
• In-Depth & Opini
  • Telaah
  • Opini
  • Wawancara
  • Laporan Khusus
• Video
  • News
  • Wawancara
  • Katalogue
  • Foto
• Podcast
  • Off The Script
  • Flash Week
  • Dapur Katadata
• Otomotif
• Info
• Indeks

  ---

• Databoks
• Katadata Green
• Insight Center
• Event

---

• Tentang Katadata
• Pedoman Media Siber
• Advertising
• Karier
• Hubungi Kami

---

©2024 Katadata. Hak cipta dilindungi Undang-undang.
Kebijakan Privasi
|
Disclaimer

Berita kebijakan energi nasional Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

kebijakan energi nasional

• Semua

• Artikel

Katadata

DEN Berharap Jokowi Teken Aturan Baru Kebijakan Energi Nasional Sebelum Lengser

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom.

Revisi PP Kebijakan Energi Nasional Belum Disahkan Jelang Pergantian Presiden

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.

Bocoran RPP KEN, Porsi PLTS Bakal Capai 41% dari Total Energi Baru Terbarukan

Menteri ESDM dan DPR Sepakati RPP Kebijakan Energi Nasional

Revisi PP Kebijakan Energi Nasional Rampung, Tunggu Persetujuan DPR