Dampak Perang Timur Tengah Menjalar ke Dapur Indonesia, Apa yang Bisa Disiapkan?

Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu eskalasi baru di Timur Tengah. Iran membalas dengan meluncurkan rudal ke sejumlah negara di Asia Barat, wilayah yang menjadi lokasi pangkalan militer AS sekaligus simpul penting jalur energi global.

Meski konflik terjadi ribuan kilometer dari Indonesia, dampaknya berpotensi terasa hingga ke transportasi, pasar tradisional dan dapur rumah tangga Indonesia.

CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, harga minyak dunia yang melonjak akibat perang akan menjalar ke berbagai sektor. “Harga minyak memengaruhi harga pangan dan transportasi. Inflasi bisa meningkat. Pengeluaran rumah tangga untuk energi membengkak dan menggerus kebutuhan lain,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (4/3).

Kerentanan Indonesia terletak pada ketergantungan impor energi fosil. Kebutuhan minyak nasional mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 800 ribu barel per hari. Artinya, hampir separuh konsumsi dipenuhi dari impor.

Sebagian besar impor minyak mentah Indonesia berasal dari Timur Tengah. Arab Saudi menyumbang sekitar 38 persen kebutuhan impor, disusul Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Pada 2024, impor minyak mentah dan produk turunannya bahkan mencapai rekor 53,74 juta ton, naik 19 persen dibanding periode sebelumnya.

Ketergantungan pada liquefied petroleum gas (LPG) tak kalah besar. Sekitar setengah kebutuhan LPG Indonesia dipasok dari Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait; sisanya dari Amerika Serikat. Nilai impornya mencapai ratusan juta dolar per tahun.

“LPG ini bukan sekadar bahan bakar industri. Lebih dari 70 juta rumah tangga Indonesia menggunakannya untuk memasak, terutama tabung 3 kilogram yang disubsidi pemerintah,” kata Fabby.

Tahun ini saja, anggaran subsidi LPG dan BBM mencapai sekitar Rp106 triliun. Jika harga minyak global melonjak akibat konflik atau gangguan pasokan, termasuk penutupan Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi energi, beban impor dan subsidi bisa membengkak.

Sebagai gambaran, satu serangan udara Israel ke Teheran pada Juni 2025 sempat mendorong harga minyak Brent naik hingga 13 persen dalam hitungan jam, menyentuh US$78,50 per barel. Dalam skenario perang yang lebih luas, analis Barclays memperkirakan harga bisa menembus US$100 per barel. Bagi Indonesia, setiap kenaikan US$1 per barel berpotensi menambah tekanan pada APBN hingga sekitar Rp6,8 triliun.

Jika skenario itu terjadi, stabilitas pasokan LPG 3 kg dan daya beli masyarakat bisa ikut terdampak.

Apa Yang Perlu Disiapkan?

Melihat risiko tersebut, IESR merekomendasikan tiga langkah: dekarbonisasi memasak, reformasi subsidi, dan percepatan energi terbarukan.

Dekarbonisasi memasak berarti mendorong peralihan dari LPG 3 kg ke kompor induksi listrik. Menurut Fabby, transisi ini berpotensi menghemat subsidi negara hingga Rp1-2 juta per rumah tangga per tahun dan menurunkan biaya energi warga hingga 30 persen. Selain itu, emisi juga bisa ditekan.

Reformasi subsidi menjadi langkah berikutnya. Dana subsidi BBM kendaraan pribadi yang diperkirakan mencapai Rp40-50 triliun per tahun dapat dialihkan untuk mempercepat elektrifikasi transportasi publik dan memberi insentif kendaraan listrik bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Yang juga tak kalah penting, menurut Fabby, adalah membuat sistem kelistrikan yang lebih fleksibel agar mampu menyerap porsi energi terbarukan yang lebih besar. 

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya menilai, meski tarif listrik rumah tangga relatif tidak terdampak langsung oleh gejolak minyak global, kemandirian energi di tingkat rumah tangga tetap penting. Salah satunya melalui kemudahan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap.

Menurut dia, tanpa konflik pun cadangan energi fosil akan terus menipis jika dieksploitasi tanpa diversifikasi. Karena itu, diperlukan strategi jangka panjang: mengurangi disinsentif pada batu bara dan memperbesar insentif untuk energi terbarukan, termasuk proyek PLTS skala besar yang ditargetkan mencapai 100 gigawatt.