Proyek 100 GW PLTS: Prabowo Kejar Target 30 GW Pembangkit Surya Tahun Ini

ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/sgd/nz
Petugas mengecek panel surya di Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Oelpuah, Desa Oelpuah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/6/2026). PLTS Oelpuah merupakan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) skala besar yang berkapasitas 5 MWp dan konsisten memasok listrik hijau untuk Pulau Timor, terutama saat beban puncak siang hari.
Penulis: Ade Rosman
14/8/2026, 16.58 WIB

Presiden Prabowo Subianto berambisi membangun 30 gigawatt (GW) pembangkit tenaga surya pada tahun ini dan menghentikan 13 GW pembangkit berbasis diesel,

Prabowo menyebut ini merupakan bagian dari target 100 GW pembangkit tenaga surya yang dicanangkan pemerintah. PLTS dinilai sangat cocok untuk menyediakan listrik di pulau-pulau terpencil. Ia menargetkan tiap desa bisa membangun 1 megawatt pembangkit tenaga surya. 

“Tahun ini kita akan membangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel,” kata Prabowo, saat berpidato dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Prabowo menyebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto telah menghitung penghematan negara yang bisa didapat dari peralihan ke PLTS tersebut. Menurutnya, PLTS berkapasitas 100 GW akan menghemat biaya hingga Rp73,9 triliun setiap tahun. 

“Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa bbm solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita,” kata dia. 

Dukungan Cina dan Tantangan Realisasi

Proyek 100 GW pembangkit surya merupakan salah satu progam penting Prabowo di sektor energi terbarukan. Sejumlah pihak secara terbuka mendukung program ini, termasuk Cina. Utusan Khusus Perubahan Iklim Cina Liu Zhenmin mengatakan negaranya siap mendukung rencana pembangunan PLTS 100 GW di Indonesia.

“Pemerintah kami secara aktif mendorong perusahaan-perusahaan Cina untuk bekerja sama dengan mitra Indonesia untuk mewujudkan program ini,” kata Liu, dalam sambutannya di Indonesia Net Zero Summit 2026 di Jakarta, pada Sabtu (1/8).

Menurut Liu, kerja sama negara-negara berkembang atau global south adalah pelengkap dalam tata kelola iklim global yang seharusnya terjalin antara negara berkembang dengan negara maju.

Namun, kata dia, sejumlah negara besar dan maju justru memperlambat aksi iklimnya, bahkan menarik diri dari perjanjian iklim global. Akibatnya, negara-negara besar itu semakin sulit memenuhi komitmen pendanaan iklim hingga transfer teknologi Dalam rencana besarnya untuk membangun sistem energi terbarukan tercepat dan termasif di dunia, Cina akan menggalakkan kerja sama internasional untuk pembangunan hijau dan rendah karbon. Liu menjelaskan, Cina telah bekerja sama proyek energi hijau dengan lebih dari 100 negara dan wilayah.

Kendati demikian, proyek ini dinilai akan menghadapi sejumlah tantangan. Pendiri sekaligus Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menyebut tantangan terbesar pembangunan proyek 100 GW PLTS] terletak pada realisasi proyek.  Mantan wakil menteri luar negeri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyoroti program-program bagus yang kandas di tengah jalan akibat tidak diimplementasikan dengan baik.

“Jadi ini tantangan dari 100 GW PLTS. Kita welcome the statement, the announcement, the ambition, but the question is, let’s deliver,” kata Dino, dalam Press Briefing Indonesia Net Zero Summit 2026 di Jakarta, Rabu (29/7).

Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adiguna, tak menampik adanya celah inkoherensi antara rencana dan realisasi. Dia turut mengapresiasi rencana megaproyek PLTS tersebut, namun menurutnya hal itu perlu dibarengi dengan target yang lebih kecil dan berjangka pendek. "Oke 100 GW, tetapi perhatikan realisasi yang kecil kalau kita mau melihat jarumnya bergeser," ucap dia.

Menurut dia, aksi-aksi transisi energi itu bisa dipelajari dari negara-negara tetangga. "Di ASEAN banyak contoh dan kita juga punya fokus bagaimana menyelesaikan sesuatu selama 12 bulan sampai 24 bulan," ujarnya. Baru-baru ini, pemerintah menyampaikan tengah menyiapkan proses peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek 100 GW PLTS. Hal tersebut diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, seusai bertemu dengan Presiden Prabowo pada Selasa (28/7).

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Ade Rosman, Ajeng Dwita Ayuningtyas