Transisi Energi RI Butuh Investasi Jumbo saat Dunia Krisis Pembiayaan Hijau

PT PLN (Persero) membutuhkan investasi jumbo mencapai US$ 188 miliar atau sekitar Rp 2.967 triliun dalam sepuluh tahun ke depan untuk mendukung agenda transisi energi nasional. Namun di saat kebutuhan pendanaan membengkak, akses pembiayaan global justru semakin menyempit seiring krisis pendanaan hijau yang melanda berbagai lembaga internasional.

Suroso Isnandar, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, mengatakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN memperkirakan kebutuhan tambahan pembangkit listrik baru mencapai sekitar 70 gigawatt (GW) dalam satu dekade ke depan. Sebanyak 76% di antaranya berasal dari energi baru dan terbarukan.

"Kami sudah mengidentifikasi roadmap sepuluh tahun ke depan, apa saja yang harus dibangun dan di mana lokasinya. Namun investasi yang dibutuhkan sangat besar dan PLN tidak bisa berjalan sendiri," kata Suroso dalam Forum Ekonomi Hijau 2026 oleh IKA UNPAD, Rabu (17/6).

Berdasarkan data PLN, total kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan selama 2025-2034 mencapai US$ 188 miliar. Nilai tersebut terdiri atas investasi proyek sebesar US$ 171 miliar dan kebutuhan maintenance capex serta interest during construction sebesar US$ 17 miliar.

Dari total investasi tersebut, kebutuhan terbesar dialokasikan untuk pembangunan pembangkit energi terbarukan baseload sebesar US$ 63 miliar dengan tambahan kapasitas 22,1 GW.  

Selanjutnya, pembangunan pembangkit energi terbarukan variabel seperti tenaga surya dan angin membutuhkan investasi US$ 34 miliar untuk kapasitas 24,3 GW.

PLN juga membutuhkan investasi US$ 26 miliar untuk tambahan pembangkit thermal baseload sebesar 16,6 GW, pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk senilai US$24 miliar, jaringan distribusi dan gardu induk sebesar US$ 11 miliar, pengembangan smart grid sebesar US$5 miliar, sistem penyimpanan energi baterai (BESS) sebesar US$ 4 miliar, serta pembangkit nuklir sebesar US$ 3,2 miliar untuk kapasitas awal 0,5 GW.

Pendanaan Global Mengering

Di tengah kebutuhan investasi besar tersebut, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto mengingatkan kondisi pendanaan hijau global saat ini sedang menghadapi tekanan serius.

Menurut dia, berbagai lembaga keuangan internasional, bank pembangunan multilateral, hingga mekanisme dana hibah lingkungan mengalami pengetatan setelah perubahan kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menarik dukungan pendanaan dari sejumlah kesepakatan dan lembaga global.

"Dan itu punya implikasi yang luar biasa. Bank Dunia efisiensi, ADB efisiensi, multilateral efisiensi, kelembagaan kami misalnya kerja sama dengan UK, dengan Norwegia, itu juga efisiensi, semua terdampak," kata Joko.

Ia mengatakan era pendanaan berbasis hibah atau grant kini semakin sulit diperoleh. Investor dan lembaga donor kini lebih mengutamakan skema blended finance, yaitu kombinasi pendanaan dari pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan investor.

"Kalau dulu kita bisa berharap pada mekanisme hibah, sekarang jauh lebih sulit. Mereka menghitung ulang. Pendekatannya sekarang katalis, sehingga harus ada kombinasi dana publik dan swasta," ujarnya.

Menurut Joko, perubahan lanskap pendanaan global tersebut juga menjadi tantangan bagi berbagai program transisi energi Indonesia, termasuk komitmen pendanaan internasional melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang sebelumnya menjanjikan dukungan hingga US$ 20 miliar.

Ia menilai transisi energi tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur atau pembiayaan semata, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi yang lebih luas, seperti penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs), perlindungan pekerja sektor batu bara, hingga dampaknya terhadap pemerintah daerah.

Karena itu, BPDLH kini berupaya menjadi platform nasional untuk mengelola berbagai sumber pendanaan hijau yang tersedia, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Nah, ini yang kemudian kami gunakan untuk mengakselerasi seluruh pendanaan, baik global maupun domestik, di tengah ruang-ruang pendanaan yang makin menyempit," kata Joko.