Suhu Panas Ancam Keuangan Pekerja: Biaya Kesehatan Naik, Pendapatan Turun

Pengeluaran kesehatan yang dibayar langsung oleh masyarakat Indonesia (out-of-pocket expenditure/OOP) terus meningkat dalam dua dekade terakhir. Di sisi lain, perubahan iklim diperkirakan akan memperbesar beban tersebut seiring meningkatnya penyakit akibat panas ekstrem.

Lembaga think tank di bidang pembangunan berkelanjutan Adelphi Global lewat laporan berjudul Heat, Health and Increasing Cost of Living: A Call for Action menemukan, pengeluaran OOP di Indonesia mencapai US$129 berdasarkan purchasing power parity (PPP) per kapita pada 2023, meningkat 207 persen dibandingkan tahun 2000.

Sebanyak 31 persen biaya kesehatan di Indonesia masih berasal dari pengeluaran langsung masyarakat, sedangkan 69 persen sisanya ditanggung sistem kesehatan. Secara nominal, biaya yang dibayarkan langsung oleh masyarakat terus meningkat meski porsinya lebih kecil dari yang ditanggung sistem kesehatan. 

"Jika kita tidak berhenti membakar bahan bakar fosil, konsekuensi kesehatan dan ekonomi dari perubahan iklim akan terus memburuk. Pemerintah perlu menjembatani kesenjangan antara perencanaan adaptasi dan tindakan nyata bagi pekerja dan rumah tangga yang paling rentan terhadap panas," kata Direktur Eksekutif Adelphi Global Dennis Tänzler, dikutip dari siaran pers, Kamis (16/7). 

Laporan tersebut juga memperingatkan risiko sebagian besar wilayah Jawa dan Sumatra menghadapi risiko panas sedang hingga tinggi. Kedua wilayah diproyeksikan bisa mengalami hingga 145-194 hari dengan suhu di atas 30 derajat Celsius setiap tahun. 

Meningkatnya frekuensi dan intensitas panas ekstrem diperkirakan akan memperbesar kebutuhan layanan kesehatan akibat penyakit terkait panas, seperti sengatan panas, gangguan ginjal, hingga penyakit kardiovaskular. Risiko tersebut semakin berat karena lebih dari dua pertiga penduduk Indonesia masih hidup dengan pendapatan di bawah US$8,30 per hari.

Kondisi ini membuat banyak rumah tangga rentan mengalami guncangan keuangan ketika harus menanggung biaya pengobatan sendiri. Di sisi lain, panas ekstrem juga memangkas produktivitas kerja.

Di sektor pertanian dan konstruksi, jam kerja yang hilang diperkirakan mencapai 7,68 persen pada 2030 atau setara 22,5 hari kerja per tahun. Dengan pendapatan median harian sebesar US$17,20 (PPP) untuk perempuan dan US$22 (PPP) untuk laki-laki, hilangnya hari kerja disebut berpotensi menekan pendapatan rumah tangga sekaligus meningkatkan beban biaya kesehatan. 

Laporan tersebut merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan iklim, kesehatan, dan ketenagakerjaan dalam satu kerangka.

Peneliti juga mendorong penguatan sistem kesehatan publik untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pengeluaran langsung, sekaligus memasukkan perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan ke dalam rencana pengendalian emisi dan adaptasi perubahan iklim: Nationally Determined Contribution (NDC) dan National Adaptation Plan (NAP).

Selain itu, perlindungan ketenagakerjaan dinilai perlu dihubungkan dengan skema jaminan sosial yang tidak hanya mencegah dampak panas ekstrem, tapi juga memberikan kompensasi atas hilangnya pendapatan.

Tanpa langkah tersebut, kerugian ekonomi akibat tekanan panas berpotensi terus meningkat. Pada 2023, kerugian yang dimaksud diperkirakan mencapai US$21,7 miliar atau 1,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB).