BPDLH Ajukan Dua Proposal, Bidik Dana Global Pemulihan Kerusakan Akibat Iklim

Indonesia tengah mengajukan dua proposal kepada Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) untuk memeroleh pendanaan pemulihan kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto mengatakan, kedua proposal tersebut menyasar dampak perubahan iklim di daratan dan pesisir.

“Pertama, membentuk disaster fund untuk terestrial. Kemudian yang kedua membentuk disaster fund dari sisi coastal,” kata Joko dalam diskusi di Ford Foundation Journalist Crash Course di Jakarta, Kamis (3/9).

FRLD merupakan dana yang dibentuk berdasarkan kesepakatan COP27 pada 2022 di Mesir untuk mendukung negara-negara yang mengalami kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim. Dana tersebut kini ditempatkan dan dikelola Bank Dunia.

Menurut Joko, mekanisme pendanaan FRLD masih dalam tahap pengembangan sehingga pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya ajeg. Salah satu persoalannya adalah batas antara pendanaan untuk loss and damage dengan pendanaan adaptasi yang masih bersinggungan.

“Mereka masih agak blur, istilahnya, bersinggungan dengan pola adaptasi. Makanya, kami menyiasatinya, satu proposal berbicara evident, setelah terjadi bencana bagaimana pemulihannya. Kemudian, proposal satunya bicara mitigasi,” ujar Joko.

Kondisi tersebut juga dimanfaatkan BPDLH untuk mengusulkan pembentukan dana abadi kebencanaan melalui salah satu proposal. Indonesia dinilai memiliki modal awal untuk skema tersebut karena telah memiliki dana abadi kebencanaan melalui Pooling Fund Bencana yang dikelola BPDLH.

Joko mengatakan, Indonesia tidak hanya mengajukan permintaan pendanaan kepada FRLD, tetapi juga menawarkan skema pembiayaan bersama atau blended investment.

“Jadi, kami tidak hanya meminta, kami menawarkan blended investasi. ‘FRLD, kasih kami US$20 juta ya, nanti US$5 jutanya kami top up dengan dana abadi kami’, karena kami punya dana abadi kebencanaan,” ujar dia.

Mencegah Kerugian Besar di Masa Depan

Di samping merespons dampak perubahan iklim yang sudah terjadi, Direktur Climate Policy Initiative Tiza Mafira mengatakan upaya mitigasi perlu diperkuat untuk mengurangi kerugian di masa depan.

Menurut Tiza, sejumlah bencana yang terjadi belakangan, seperti kebakaran hutan dan lahan di Indonesia serta banjir bandang di Nepal, merupakan risiko perubahan iklim yang telah lama diprediksi.

Namun, upaya mitigasi dan pencegahan bencana masih kerap dipandang sebagai beban biaya.

“Narasi ini yang sebenarnya perlu diperjelas ya, bahwa mahalnya itu adalah sebenarnya penghematan. Pengeluaran sekarang menghindari kerugian di masa depan,” ujar Tiza dalam diskusi yang sama.

Pada 2022 saja, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian ekonomi hingga Rp112 triliun akibat perubahan iklim.

“Kalau kita tidak berbuat apa-apa, krisis iklim semakin parah, angka kerugian terus bertambah,” ucap dia.