Kepemilikan Saham Pemerintah Berkurang Akibat Rights Issue Kimia Farma

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bio Farma yang baru, Honesti Basyir mengatakan, masih belum tahu akan mengambil hak tersebut atau tidak karena masih menunggu keputusan pemerintah terkait rights issue.

Jika pemerintah memutuskan untuk Bio Farma mengambil haknya dalam rights issue Kimia Farma, tidak perlu penyuntikan PMN dari pemerintah lagi. "Nanti, kepemilikan pemerintah diinbrengkan ke Bio Farma. Sehingga tidak perlu PMN, kalau seandainya kami dimandatkan untuk mempertahankan kepemilikan pemerintah di Kimia Farma," kata Honesti.

(Baca: BPK Temukan Pemborosan pada PLN Rp 274,19 Miliar)

Dia memastikan, Bio Farma masih memiliki banyak ruang untuk mendapatkan utang jangka panjang dari sindikasi perbankan. Beberapa opsi lain pendanaan dalam mempertahankan kepemilikan saham di Kimia Farma lainnya, yaitu dengan menerbitkan Medium Term Notes (MTN) atau pun obligasi.

Meski begitu, Honesti menilai terdilusinya kepemilikan pemerintah di Kimia Farma bukan sesuatu yang buruk karena masih menjadi pemegang saham mayoritas. Selain itu, saham yang dimiliki publik menjadi lebih banyak.

"Artinya masih ada sekitar 30% saham yang floating di publik yang bagus untuk dinamika saham. Kecuali, kalau terdilusinya menjadi di bawah 50% baru bermasalah," kata Honesti.

Sebelumnya, Direktur Keuangan Bio Farma, yang saat dihubungi masih menjabat sebagai Direktur Keuangan Kimia Farma, I.G.N. Suharta Wijaya pernah memperkirakan, dana segar yang diraup Kimia Farma dari Rights Issue ini mencapai Rp 3 triliun, meski saat itu prospektus dan perhitungan dengan lebih cermat masih dilakukan.