Erick Thohir Proyeksi Dividen BUMN 2021 Turun Menjadi Rp 15 Triliun

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Ilustrasi, Menteri BUMN Erick Thohir. Pemerintah memperkirakan dividen perusahaan BUMN tahun depan turun menjadi Rp 10-15 triliun.
Penulis: Ihya Ulum Aldin
Editor: Agung Jatmiko
3/7/2020, 10.29 WIB

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkirakan dividen dari perusahaan pelat merah pada 2021 turun drastis. Tahun depan, penerimaan negara dari penyisahan laba bersih diperkirakan berkisar Rp 10-15 triliun, jauh di bawah target tahun ini yang sebesar Rp 43 triliun.

"Dividen kemungkinan 25% dari target tahun ini, kira-kira kurang lebih Rp 10-15 triliun, padahal target awal proyeksinya di atas Rp 43 triliun," kata Menteri BUMN Erick Thohir, dalam sebuah acara diskusi virtual, Kamis (2/7).

Erick mengungkapkan, perkiraan penurunan dividen tersebut disebabkan adanya pandemi virus corona atau Covid-19 membuat 90% BUMN terkena dampak negatif. Dampaknya mulai dari supply, demand, operasional, hingga finansial.

Dari sisi supply, pasokan bahan baku menjadi terganggu dan supply tidak terserap. Sementara sisi demand, ada penurunan daya beli sehingga penjualan turun.

Operasional perusahaan BUMN pun terganggu, karena pembatasan dan penghentian operasional untuk penanggulangan penyebaran Covid-19. Sehingga berdampak pada sisi finansial, yaitu penunggakan pembayaran, kenaikan exposure pinjaman, penurunan likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) misalnya, diperkirakan mengalami penurunan profitabilitas dari capaian laba tahu lalu yang mencapai Rp 2,5 triliun. Pasalnya, meski operasional dihentikan, KAI berkomitmen tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

(Baca: Luncurkan Logo Baru BUMN, Erick Thohir Tak Mau Ada Lagi Kasus Hukum)

"Profit KAI tahun lalu digunakan untuk membayar gaji, dijaga terus sampai akhir tahun. Ini dibilang pemborosan atau tidak, ya itu bagian dari tugas negara dan komitmen kami," ujarnya.

Tahun depan, Kementerian BUMN disebut mengajukan penambahan penanaman modal negara (PMN) hingga Rp 70 triliun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan PMN tahun ini, yang sebesar Rp 22,27 triliun.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Ralyat (DPR) Aria Bima, usai menggelar rapat tertutup dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (22/6).

Ia menilai, masih banyak belanja kementerian yang bisa dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau menciptakan lapangan pekerjaan. Khususnya, untuk mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang memberikan kontribusi hampir 57% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Bagaimana usaha-usaha dari BUMN ikut memberikan dukungan seperti program Mekaar dan KUR, perlu ada relaksasi lagi untuk pengembalian pokok dan bunga," kata Aria.

(Baca: Terlalu Gemuk, ICW Minta Pemerintah Pangkas Jumlah Komisaris BUMN)

Reporter: Ihya Ulum Aldin