Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menjalankan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sejak 2016. Dengan begitu, diharapkan jumlah bank people di Indonesia bisa menyamai Malaysia, India, Cina, dan Brazil yang masing-masing telah mencapai 81 persen, 53 persen, 79 persen, dan 68 persen dari total penduduknya.
Masyarakat yang ditarget mendapat akses keuangan adalah yang 40 persen berpenghasilan terendah, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pekerja migran, perempuan, pelajar, dan yang lainnya. (Baca juga: Perluas Akses Layanan Keuangan, Jokowi Tetapkan Strategi Nasional)
Sementara upaya yang dilakukan BI adalah menambah jumlah agen lembaga keuangan digital yang saat ini telah mencapai 140.743 dan tersebar di 489 kabupaten atau kota. Agen tersebut berupa individu dan badan hukum dari lima bank penyelenggara keuangan digital yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), dan CIMB Niaga.
Selain itu, BI juga berfokus untuk meningkatkan penyaluran bantuan sosial (bansos) secara nontunai. Dengan begitu, makin banyak masyarakat yang memiliki rekening bank. Tahun ini, Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga disalurkan kepada 1,4 juta penerima. Uang ini digunakan untuk membeli kebutuhan pokok sebesar Rp 110 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat.
Nantinya, bantuan tersebut akan disalurkan menggunakan kartu kombo yang diterbitkan oleh empat bank milik negara. “Ke depan subsidi elpiji juga akan disalurkan lewat kartu kombo. Tapi sifatnya masih pilot project (proyek uji coba),” ujar Pungky.
Proyek uji coba penyaluran subsidi elpiji tersebut dimulai 1 April 2017 di Bali, Bangka, Batam, dan Lombok. “Akan diperluas pada 1 Juli 2017, yang rencananya akan diintegrasi juga dengan subsidi listrik,” ucapnya.