Sekadar informasi, pemilihan anggota BPK selalu menjadi sorotan. Pasalnya, para pegiat antikorupsi terus mengkritisi proses pemilihan yang terlalu politis lantaran dilakukan di DPR tanpa melibatkan panitia seleksi. Selain itu, para pegiat antikorupsi juga menyoroti terpilihnya anggota BPK yang terafiliasi partai. Keberadaan mereka dinilai berpotensi melemahkan kerja institusi.
(Baca juga: Keterbukaan Pemerintah Libatkan 14 Kementerian dan Lembaga)
Sebagai catatan, dari sembilan petinggi BPK saat ini, tiga di antaranya memang memiliki latar belakang sebagai anggota parpol. Mereka yaitu Ketua BPK Harry Azhar Azis (mantan politikus Partai Golkar), Anggota IV BPK Rizal Djalil (mantan politikus Partai Amanat Nasional), dan Anggota VII BPK Achsanul Qosasi (mantan politikus Partai Demokrat).
Selain itu, Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari tercatat pernah menjadi tenaga ahli di DPR. Sementara itu, Anggota I BPK Agung Firman Sampurna tidak terafiliasi dengan parpol, namun di jalur keluarga ia merupakan putra politikus senior Partai Golkar Kahar Muzakir.
(Baca juga: PPATK Temukan Indikasi Aliran Dana Terorisme Lewat Fintech)