Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 cuma sebesar Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal sebelumnya, Kemenkeu sempat meramalkan kemungkinan defisit mencapai 2,5-2,7 persen terhadap PDB.
Realisasi defisit tersebut hanya sedikit di atas target dalam APBN-P yang sebesar Rp 296,7 triliun atau 2,35 persen dari PDB. Defisit anggaran membengkak lantaran realisasi belanja negara lebih tinggi dari realisasi penerimaan negara. (Baca juga: Defisit Melebar, Pemerintah Siapkan Surat Utang Rp 27 Triliun)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, penerimaan negara hanya mencapai Rp 1.551,8 triliun atau 86,9 persen dari target APBN-P. Penerimaan tersebut didapat dari penerimaan perpajakan Rp 1.283,6 triliun; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 262,4 triliun; dan hibah Rp 5,8 triliun.
Penerimaan/Belanja | Realisasi APBN-P 2015 | Realisasi APBN-P 2016 | ||
Jumlah (triliun) | % dari target | Jumlah (triliun) | % dari target | |
Penerimaan Negara | 1.504,5 | 85,4 | 1.551,8 | 86,9 |
Penerimaan Perpajakan | 1.240,4 | 83,3 | 1.283,6 | 83,4 |
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 253,7 | 94,3 | 262,4 | 107 |
Hibah | 10,4 | 314,9 | 5,8 | 195,2 |
Belanja Negara | 1.796,6 | 90,5 | 1.859,5 | 89,3 |
Belanja Pempus | 1.173,6 | 88,9 | 1.148,6 | 87,9 |
Transfer ke daerah dan dana desa | 623 | 93,7 | 710,9 | 91,6 |
Secara lebih rinci, penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak non minyak dan gas (migas) Rp 1.059 triliun; Pajak Penghasilan (PPh) migas Rp 35,9 triliun; serta, bea dan cukai Rp 178,7 triliun. (Baca juga: Bea Cukai Bidik Penerimaan di Akhir 2016 Bertambah dari Tembakau)
Sedangkan pencapaian PNBP tercatat mencapai 107 persen dari target. Pencapaian tersebut disokong oleh lifting minyak dan gas yang di atas asumsi. Sekadar catatan, dalam APBN-P 2016, asumsi lifting minyak sebesar 820 ribu barel per hari dan gas 1,15 juta barel per hari.
“PNBP tumbuh positif ini disebabkan oleh lifting minyak yang mencapai 829 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,184 juta barel per hari,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN-P 2016 di kantornya, Jakarta, Selasa (3/1). Selain itu, PNBP juga terbantu oleh dividen BUMN yang meningkat.
Di sisi lain, belanja negara tercatat sebesar Rp 1.859,5 triliun atau 89,3 persen dari target dalam APBN-P. Secara rinci, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 1.148,6 triliun, yang terdiri dari kementerian dan lembaga (K/L) Rp 677,6 triliun dan non K/L Rp 471 triliun. Sedangkan tranfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp 710,9 triliun.
“Maka defisit anggaran mencapai 2,46 persen atau Rp 307,7 triliun pada 2016,” kata Sri Mulyani. Secara nominal, defisit tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang sebesar Rp 292,1 triliun. Meski begitu, secara persentase, defisit masih di bawah 2015 yang sebesar 2,56 persen dari PDB. (Baca juga:Langkah Sri Mulyani Pangkas Belanja Mampu Cegah Trump Tantrum)
Untuk menutup defisit, pemerintah menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp 22,7 triliun. Selebihnya, pemerintah menggunakan pembiayaan yang mencapai Rp 330,3 triliun atau melebihi target Rp 296,7 triliun.
Saldo pembiayaan tersebut mayoritas berasal dari dalam negeri sebesar Rp 344,9 triliun, terdiri dari perbankan Rp 25,9 triliun dan non perbankan atau Surat Utang Negara (SUN) Rp 407,3 triliun. Saldo tersebut dikurangi pembiayaan luar negeri yang tercatat negatif Rp 146 triliun.