Sekadar gambaran, klaim telah menembus Rp 3,5 triliun hingga Juli lalu dan diproyeksi mendekati Rp 6 triliun di akhir tahun ini. Pada 2017, nilai klaim diperkirakan hampir Rp 7 triliun, lalu di atas Rp 7 triliun pada 2018. Pembengkakan klaim terus berlanjut menembus Rp 8 triliun pada 2019 dan terus menanjak di tahun-tahun selanjutnya.
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Juli 2016 | |
| Premi | Rp 4,99 T | Rp 5,39 T | Rp 5,28 T | Rp 5,23 T | Rp 5,54 T | Rp 3,1 T |
| Klaim | Rp 5,28 T | Rp 6,19 T | Rp 6,23 T | Rp 5,48 T | Rp 5,01 T | Rp 3,5 T |
Di sisi lain, pendapatan premi bakal makin sulit diharapkan untuk mengejar klaim. Bila tak ada perubahan yang dilakukan perusahaan, nilai premi diperkirakan cuma berkisar Rp 4-5 triliunan. Sementara itu, pendapatan investasi diproyeksi terus menyusut. (Baca juga: Langkah OJK Ambil Alih Bumiputera Dinilai Salahi Aturan)
Ujung-ujungnya, defisit keuangan bisa membengkak. Hingga Juli lalu, defisit operasional sebelum memperhitungkan hasil investasi, hampir menembus Rp 1 triliun. Adapun dalam tiga tahun ke depan, total defisit bisa mencapai Rp 9 triliunan.
Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani enggan menjelaskan rinci perihal kondisi keuangan Bumiputera. “Itu lagi kami benahi,” ujarnya kepada Katadata di Jakarta (7/11). Sebelumnya, melalui pesan singkat, Firdaus menyatakan arus kas (cashflow) perusahaan belum bermasalah. “Sejauh ini cash flow tidak masalah.”
Hal senada disampaikan pengelola statuter Bumiputera bidang SDM, Umum dan Komunikasi Adhi Massardi, pekan lalu. “Tidak ada (kebutuhan dana) jangka pendek, justru jangka panjang,” katanya.