Pemerintah telah menempatkan dana dengan total Rp 30 triliun kepada empat bank berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan harapan mampu mengungkit penyaluran kredit sebesar tiga kali lipat. Untuk memenuhi target tersebut, sejumlah bank BUMN telah menjalankan sejumlah strategi.
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) misalnya, tetap konsisten dengan strategi bisnis yang menjadi pondasinya yakni kredit properti untuk menyalurkan dana yang ditempatkan oleh pemerintah sebesar Rp 5 triliun.
Direktur Utama BTN Pahala N. Mansury mengatakan per 7 Agustus 2020 pihaknya telah menyalurkan kredit sebanyak Rp 4,96 triliun atau 99,3% dari penempatan dana pemerintah. Mayoritas disalurkan pada sektor perumahan melalui kredit pemilikan rumah (KPR).
"Hingga September 2020 kami targetkan mampu salurkan Rp 15 triliun dan sampai akhir tahun bisa mencapai Rp 30 triliun," kata Pahala dalam keterangan tertulis, Senin (10/8).
Target tersebut bakal dicapai dengan strategi penyaluran kredit untuk 68.500 unit atau setara dengan KPR subsidi senilai Rp 9,24 triliun. Sementara untuk KPR non-subsidi akan terealisasi untuk 17.857 unit atau setara dengan Rp 6,25 triliun.
Sedangkan kredit konstruksi rencananya akan disalurkan sebesar Rp 5,48 triliun dan kredit ke BUMN senilai Rp 9,05 triliun. Sehingga total penyaluran selama Juli-Desember mencapai 86.357 unit atau senilai kurang lebih Rp 30 triliun.
Pahala menjelaskan, dalam sebulan ini BTN berupaya untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19.
Namun sektor yang dibiayai harus berpotensi bangkit dalam jangka waktu menengah, misalnya sektor konstruksi dan konsumsi. Upaya seleksi ini dilakukan supaya risiko kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) dapat dikendalikan.
Pahala mengatakan bahwa penyaluran kredit ke sektor properti masih on track karena masih ada kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang akan dikerahkan BTN untuk mendorong sektor properti.
BTN juga berkomitmen melaksanakan program pemulihan ekonomi lain yang diinisiasi oleh pemerintah. Seperti program penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM yang terdampak Covid-19 dan program pemberian subsidi bunga atau margin.
"Hal ini untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan ekonomi debitur dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung program PEN," kata Pahala.
Sementara PT Bank Mandiri Tbk menyiapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan penyaluran kredit ke pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Salah satunya dengan memperkuat lini produk pembiayaan agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan pebisnis.
"Kami telah menyiapkan produk pembiayaan produktif bagi pebisnis segmen UKM yang akan memberikan kemudahan dalam proses aplikasi serta bebas agunan," kata Pejabat Eksekutif Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri Aquarius Rudianto, dalam siaran pers, Senin (10/8).
Produk Bank Mandiri ini akan menyasar target utama yakni nasabah eksisting yang memiliki profil pebisnis. Target utama lainnya adalah menyasar merchant Electronic Data Capture (EDC) Bank Mandiri, yakni alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank.
Ia menjelaskan pada Produk Dana Talangan Pebisnis Bank Mandiri menyiapkan fasilitas pinjaman yang bersifat stand by, yang dapat digunakan untuk bertransaksi saat saldo rekening kurang dari nominal transaksi yang akan dilakukan. Adapun, plafon yang diberikan adalah sampai dengan Rp 500 juta bagi nasabah giro dan Mandiri Tabungan Bisnis (MTB) dengan jangka waktu maksimal 3 bulan.
Sedangkan pada produk merchant lending, Bank Mandiri menawarkan fasilitas kredit kredit usaha kepada merchant pilihan. Plafon yang ditawarkan sampai dengan Rp 2 miliar dengan jangka waktu maksimal 3 tahun.
Ia berharap penguatan lini produk pembiayaan ini dapat mendukung UKM memperoleh tambahan likuiditas untuk menjaga usaha di tengah pandemi corona, sekaligus menjadikan Bank Mandiri sebagai mitra finansial pilihan utama.
“Ke depan, kami akan mengembangkan inisiatif-inisiatif lain untuk mendukung perkembangan pelaku UKM, seperti pemberian layanan perbankan terintegrasi melalui Mandiri UKM Center yang akan segera kami resmikan pengoperasiannya,” ujar Aquarius.
Untuk diketahui dari penempatan dana pemerintah sebesar Rp 10 triliun di Bank Mandiri, penyaluran untuk segmen UKM saja tercatat mencapai Rp 5,6 triliun per 7 Agustus 2020.