Kredit Karbon Bisa Jadi Peluang untuk Bantu Biayai Transisi Energi RI

Kredit karbon bisa menjadi solusi untuk membiayai transisi energi Indonesia. Pembiayaan ini menjadi semakin menarik seiring dengan pertumbuhan signifikan di pasar karbon. 

Indonesia membutuhkan pembiayaan yang sangat besar untuk bisa menjalankan transisi energi, yakni sekitar Rp 600 triliun per tahun hingga 2025. Sementara itu, pemerintah baru mendapatkan komitmen sebesar US$ 20 miliar atau sekitar sekitar Rp 310 triliun dari pendanaan transisi energi melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Menanggapi hal tersebut, South Asia Utility Transition Manager, Rocky Mountain Institute, Iliad Lubis mengatakan kredit karbon bisa menjadi peluang untuk membantu pembiayaan transisi energi di Tanah Air yang masih minim. “Salah satu peluang untuk membiayai transisi energi dengan terbatas adalah pendanaan publik, yaitu melalui kredit karbon,” ujar Iliad melalui keterangan resmi, Kamis (21/9).

Selain itu, Illiad menuturkan bahwa keberadaan kredit karbon dapat meningkatkan pendanaan dari kesepakatan transisi batu bara, membangkitkan kualitas kredit karbon yang lebih tinggi di pasar karbon, hingga mempercepat transisi energi.

“Meskipun saat ini ada berbagai persyaratan untuk monetisasi kredit karbon, ke depannya peluang untuk memanfaatkan pembiayaan karbon akan menjadi semakin menarik, dengan pasar karbon yang diprediksi akan tumbuh signifikan,” ujar Illiad.

Bursa karbon di Indonesia akan diluncurkan pada 26 September 2023 mendatang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai penyelenggaranya.  Iliad menyebut bahwa kalangan bisnis membutuhkan pembiayaan berupa pinjaman lunak maupun kredit dari berbagai institusi keuangan yang bisa membantu mereka beralih ke sektor energi terbarukan.

Perlu Inovasi Skema Pembiayaan Berkelanjutan

Di sisi lain, Manajer Program Transformasi Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan investasi energi terbarukan, Indonesia perlu berinovasi dalam menciptakan skema pembiayaan berkelanjutan yang inovatif. “Ide skema dan inovasi pembiayaan perlu terus dieksplor mengingat uniknya struktur pasar ketenagalistrikan di Indonesia,” kata dia.

Menurut dia, Indonesia bisa memanfaatkan proses JETP maupun Mekanisme Transisi Energi atau Energy Transition Mechanism (ETM) untuk mengeksplorasi skema tersebut, “Pada akhirnya skema yang bisa diterapkan pasti membutuhkan masukan dari semua pemangku kepentingan, PT PLN, pemilik pembangkit listrik, dan institusi finansial,” ujar Deon.

Menurut International Renewable Energy Agency (IRENA), untuk mendorong percepatan transisi energi dan mewujudkan komitmen penurunan suhu Bumi sebesar 1,5 derajat Celcius dalam Perjanjian Paris, Indonesia butuh investasi jangka pendek US$314,5 miliar atau sekitar Rp4,7 kuadriliun (kurs Rp15.000/US$) selama periode 2018-2030.

Investasi tersebut diperlukan untuk mendorong penjualan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di pasar domestik, meningkatkan kapasitas pembangkit EBT, serta membangun berbagai infrastruktur pendukungnya. 

Data IRENA juga menyebutkan kebutuhan dana agar bauran EBT di ASEAN mencapai 100% pada tahun 2050 adalah sebesar US$ 29,4 triliun. Kebutuhan investasi sebesar itu ditujukan untuk pengembangan pembangkit listrik EBT, penyediaan jaringan transmisi listrik, biofuel, dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.