Menteri BUMN Erick Thohir Selamatkan Indofarma yang Terlilit Utang
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pemerintah tetap menyelamatkan Badan Usaha Milik Negara yang bermasalah, termasuk Indonesia Farma atau Indofarma.
Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara atau PMN Rp 68 miliar kepada induk Indofarma, Bio Farma. Kementerian BUMN membantah jika dana ini untuk membayar utang Indofarma ke platform pinjaman online atau pinjol.
PMN yang diajukan Bio Farma tersebut akan digunakan untuk pengembangan vaksin.
Seentara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa BUMN yang bermasalah tetap akan diselamatkan.
"Kasus fraud, ya fraud. Korupsi kami tangkap. Tetapi bagaimana Indofarma harus bisa keluar dengan baik, ya kami harus melakukan penyelamatan, termasuk utang vendor, dengan macam-macam yang kami harus selesaikan," ujar Erick usai Relaunching Yayasan BUMN di Jakarta, Jumat (5/7).
Erick Thohir menegaskan, selama ini Kementerian BUMN selalu melakukan investigasi audit terhadap perusahaan. Apabila ditemukan kejanggalan, maka segera dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK.
"Kalau dibilang (Kementerian) BUMN tidak mempelajari, justru kami yang menemukan adanya fraud itu. BUMN yang melakukan investigasi audit, baru kami laporkan ke BPK. BPK periksa lagi, baru terjadi," katanya.
Ia memastikan Kementerian BUMN akan selalu konsisten dalam melakukan pelaporan. Kementerian pun bekerja sama dengan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pencegahan.
"Setiap ada kasus korupsi, kami laporkan dengan pihak terkait. Kami bekerja sama dengan Kejaksaan dan melakukan banyak isu-isu pencegahan dengan KPK," ujar Erick.
Indofarma memiliki total liabilitas atau utang Rp 1,56 triliun dalam laporan keuangan tahun buku 2023. Nilainya meningkat 7% dibandingkan 2022 Rp 1,48 triliun.
Anak usaha Bio Farma itu juga diterpa serangkaian masalah bisnis yang membuatnya pailit usai berakhirnya pandemi Covid-19. BUMN farmasi ini memiliki ekuitas negatif Rp 804 miliar pada 2023 dan masih menunggak gaji karyawan Rp 4,23 miliar.
Selain itu, BPK menemukan adanya penarikan dana dari pinjol oleh oknum di perusahaan farmasi ini. Direktur Utama Indofarma Yeliandriani menyebutkan, oknum yang terlibat sebanyak lima orang.