Sri Mulyani Targetkan Omnibus Law Perpajakan Rampung Awal 2020

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pembahasan omnibus law perpajakan melibatkan lintas kementerian.
26/11/2019, 15.33 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan aturan omnibus law perpajakan rampung pada awal 2020. Saat ini draf aturan tersebut masih dalam pembahasan pemerintah untuk kemudian dibawa ke DPR.

"Dalam pertemuan terakhir di antara pemerintah, kami mencoba menyelesaikan draf," kata Sri Mulyani saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (26/11).

Ia menjelaskan, omnibus law perpajakan melibatkan lintas kementerian. Harmonisasi antara kementerian pun telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir sehingga diharapkan draf aturan tersebut dapat segera diajukan ke DPR. 

(Baca: Bantu Pemerintah Beri Masukan, Pengusaha Bentuk Satgas Omnibus Law)

Terdapat sejumlah bagian pengaturan dalam omnibus law perpajakan, antara lain mencakup penyederhanaan, zona ekonomi, serta penelitian dan pengembangan.  

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria