BI: Ekonomi Syariah Bisa Jadi Obat Defisit Transaksi Berjalan
Defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) menjadi salah satu perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ekonomi pada pemerintahan 2019-2024. Bank Indonesia (BI) menilai, pengembangan ekonomi syariah bisa menjadi ‘obat’ untuk mengatasi persoalan tersebut.
Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, ekonomi syariah terbukti menjadi sumber perekonomian baru di beberapa negara, baik mayoritas muslim maupun yang bukan. “Juga untuk memperbaiki struktur neraca transaksi berjalan,” kata dia dalam acara 5th IIMEFC Plenary di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (12/11).
Ia mencatat, industri jasa keuangan syariah tumbuh signifikan selama dekade terakhir, meskipun ada beragam ketidakpastian ekonomi global. Kinerja industri ini terlihat dari dana kelolaan yang mencapai lebih dari US$ 1,7 triliun.
(Baca: Jokowi Yakin Penyakit Defisit Transaksi Berjalan Tuntas dalam 4 Tahun)
Hal itu, menurutnya menjadi salah satu bukti bahwa ekonomi syariah cukup kokoh dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Ia mengatakan, Indonesia perlu mencari solusi baru supaya ekonominya tidak terpuruk.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berkepanjangan ini, kata dia, beberapa negara mencari keseimbangan dan stabilitas baru. Akibatnya, perdagangan antarnegara tertekan. Salah satu contohnya, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.
(Baca: Defisit Transaksi Berjalan Turun, Neraca Pembayaran Minus US$ 46 Juta)
Kondisi itu membuat produksi di Indonesia menurun. Karena itu, menurut dia butuh solusi baru untuk menciptakan tatanan ekonomi dunia yang lebih adil dan tumbuh proporsional.
Caranya bisa dengan meningkatkan produktivitas, distribusi pendapatan yang lebih inklusif, dan transaksi keuangan berdasarkan aktivitas ekonomi yang nyata. “Semua ini mengandung prinsip-prinsip Islam ekonomi, bisnis dan keuangan,” kata Dody.
Alasannya, keuangan berbasis syariah bisa berkontribusi dalam mempromosikan gagasan terkait pembagian risiko. Sebab, skema ini menganut bagi hasil, bukan bunga. Hal ini diyakini dapat meningkatkan ketahanan dan stabilitas pasar.
(Baca: Momentum Perusahaan Digital Meraup Potensi Besar Pasar Syariah)
Di Indonesia, industri keuangan syariah mencapai 80% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia US$ 1 triliun. Meski begitu, menurutnya ada beberapa tantangan terkait ekonomi syariah di Tanah Air.
Tantangan pertama, Indonesia menjadi negara konsumen produk halal, bukan produsen. Kedua, perlu optimalisasi sektor sosial (ZISWAF) untuk mendukung pengembangan. Terakhir, terbatasnya peran sektor keuangan syariah dalam pembiayaan pengembangan.
Di lain kesempatan, Presiden Jokowi pun berjanji bakal menekan defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Ia yakin permasalahan tersebut bakal tuntas dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
Jokowi mengaku, sudah memerintahkan kepada para menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk melihat secara detail persoalan ekspor dan impor dan mendiagnosa masalah yang ada secara jelas.
(Baca: Strategi Ma’ruf Amin Dongkrak Keuangan Syariah di Era Digital)