DPR Setujui Anggaran Kemenko Maritim Rp 351 Miliar untuk 2020

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengajukan penambahan anggaran untuk kementeriannya sebesar Rp 79,25 miliar yang mendapatkan persetujuan dari Banggar DPR hari ini, Senin (9/9).
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Happy Fajrian
9/9/2019, 14.46 WIB

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui anggaran Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman tahun 2020 sebesar Rp 350,79 miliar. Adapun anggaran tersebut naik Rp 79,25 miliar dari struktur program dan anggaran (SPA) yang diusulkan pada 22 Juli 2019 lalu yakni Rp 271,54 miliar.

"Apakah usulan penambahan anggaran dari Kemenko Kemaritiman sebesar Rp 350,79 miliar ini dapat disetujui?," kata Ketua Banggar yang disambut kata "setuju" oleh para anggota Banggar di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/9).

Pagu anggaran ini juga terlihat naik dibanding anggaran Kemenko Kemaritiman tahun ini. Pada 2019, pagu anggaran untuk kementerian yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan ini sebesar Rp 257,2 miliar dengan realisasi penyerapan 60,52% hingga Agustus 2019.

Luhut mengatakan bahwa dia mengusulkan kenaikan anggaran ini melihat keadaan yang kini sedang dinamis sehingga terdapat beberapa program yang mudah berubah. "Kami mengajukan tambahan anggaran Rp 79 miliar dengan pengalaman yang lalu banyak kegiatan di luar ekspektasi. Karena dinamika yang terjadi di lapangan," ujarnya dalam rapat.

(Baca: Postur Sementara RAPBN 2020 Disepakati Banggar, Begini Rinciannya)

Secara rinci, terdapat 14 program/kegiatan yang diusulkan Luhut mendapatkan kenaikan anggaran pada 2020. Keempatbelas program tersebut yaitu program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Sekretariat Kemenko Bidang Kemaritiman yang naik sebesar Rp 11 miliar.

Jumlah ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1 miliar dan layanan perancang peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, pengelolaan kerja sama, serta organisasi dan tata laksana sebesar Rp 10 miliar.

Kedua, program koordinasi implementasi program kebijakan kelautan Indonesia (KKI) tahap II 2020-2024 sebesar Rp 2 miliar. Ketiga, program koordinasi penyelesaian kasus Montara Class Action di Pengadilan Sydney Australia dan persiapan untuk gugatan di pengadilan dalam negeri sebesar Rp 13,4 miliar.

Keempat, program koordinasi implementasi kebijakan program satu juta nelayan berdaulat sebesar Rp 2 miliar. Kelima, program koordinasi keamanan dan ketahanan maritim naik sebesar Rp 11,5 miliar. "Kenaikan anggaran pada program ini guna mendukung kegiatan prioritas penguatan keamanan laut," ucap Luhut.

(Baca: Banggar DPR Setujui Anggaran Tiga Kementerian Koordinator untuk 2020)

Keenam, program koordinasi delimitasi zona maritim yang naik Rp 8 miliar. Ketujuh, kenaikan anggaran untuk program sekretariat GMF-BRI sebesar Rp 10 miliar, Kedelapan, program kendaraan bermotor listrik (KBL) sebesar Rp 1,5 miliar. Kesembilan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) sebesar Rp 1 miliar.

Program kesepuluh yakni pengendalian status dan kualitas geopark nasional yang naik sebesar Rp 4 miliar. Sebelas, program pengendalian pelaksanaan RAN penanganan sampah laut senilai Rp 4,5 miliar.

Duabelas, untuk program dukungan operasional sekretariat pengarah Citarum sebesar Rp 4 miliar. Tigabelas, program annual maintainance ArcGIS desktop standart license sebesar Rp 300 juta dan terakhir, program kebijakan kesehatan laut Indonesia sebesar Rp 2 miliar.

(Baca: Pemerintah dan DPR Sepakat Target Dividen BUMN 2020 Naik Jadi Rp 49 T)

Reporter: Agatha Olivia Victoria