(Baca: Sri Mulyani: Proyek Infrastruktur Bisa Molor Belasan Tahun Tanpa Utang)
Dengan peringkat tersebut adalah salah menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut. Yang benar adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar. Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan dan bahkan bertujuan menakut-nakuti rakyatnya.
Rakyat membutuhkan kontestasi program yang kredibel, bukan propaganda untuk menciptakan ketakutan dan penyesatan. Itu tugas kenegarawanan para elit dan yang mencalonkan menjadi pemimpin bangsa, yang bertanggung jawab membawa negara dan bangsa Indonesia menjadi negara maju, adil dan makmur, adil dan dihormati serta disegani didunia.
Utang sudah ada sejak tahun 1946, dimana pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional. Dari masa ke masa, setiap pemerintahan akan menggunakan APBN untuk menyejahterakan rakyat dan menjalankan program pembangunan.
(Baca: Pembangunan Infrastruktur Masif, Akankah Dongkrak Ekonomi?)
Kami jajaran di Kementerian Keuangan (bukan Kementerian Pencetak Utang), yang mayoritas adalah generasi milenial - bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas.
Kami bangga menjalankan tugas negara menjaga dan mengelola APBN dan Keuangan Negara - dari penerimaan, belanja, transfer ke daerah dan pembiayaan termasuk utang, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Jangan hina dan cederai profesi kami.
Sebelumnya, Prabowo kembali membahas soal utang dalam orasinya pada acara Deklarasi Nasional Aumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, di Jakarta, Sabtu (26/1) lalu. Ketua Umum Gerindra tersebut mengatakan utang Indonesia terus menumpuk. Bila diibaratkan denga penyakit, stadiumnya sudah cukup lanjut alias sudah lumayan parah.
“Kalau menurut saya, jangan disebut lagi lah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang, kata dia, seperti dikutip Tempo.co.