Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla melakukan pembangunan infrastruktur yang masif dalam empat tahun belakangan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dalam berbagai paparan pemerintah, ini jadi salah satu penyebab utama lonjakan utang. Pertanyaannya, apakah ekonomi betul-betul akan terdongkrak?
Ekspansi belanja pemerintah untuk infrastruktur dalam beberapa tahun belakangan memang jadi salah satu pendorong roda perekonomian, di tengah ketidakpastian global yang menekan kinerja ekspor dan lesunya investasi swasta. Seperti kerap disinggung pemerintah dan ekonom, pembangunan infrastruktur bisa memiliki efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi, baik ketika dibangun maupun setelah rampung.
Namun, laporan Bank Dunia yang bocor beberapa waktu, “Indonesia Infrastructure Financing Sector Assessment Program” (InfraSAP), membuat banyak pihak mencermati daya dongkraknya terhadap ekonomi maupun ketepatan skema pembiayaan atas infrastruktur yang sudah akan akan dibangun. Sebab, menurut penilaian Bank Dunia, proyek infrastruktur tidak dipilih dengan kriteria yang jelas. Keputusan – apakah akan didanai pemerintah atau kemitraan dengan badan usaha – juga diputuskan terlalu dini, tanpa banyak analisis.
(Baca: Sri Mulyani: Proyek Infrastruktur Bisa Molor Belasan Tahun Tanpa Utang)
Bank Dunia juga mengkritisi ketergantungan tinggi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan infrastruktur lantaran meyakini BUMN bisa membangun dengan lebih baik dan lebih cepat. Padahal, pendekatan ini bisa menciptakan utang dan risiko untuk BUMN. Selain itu, menyingkirkan peluang investasi oleh swasta lantaran monopoli BUMN.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal mengatakan bila mencermati laporan Bank Dunia, memang ada beberapa kelemahan dari sisi perencanaan proyek infrastruktur. “Feasibility studies-nya belum intensif dilakukan dan kualitas tidak standar,” kata dia. Hal ini dipandangnya sebagai risiko dari banyaknya proyek infrastruktur dan pemerintah yang diburu waktu.
Menurut dia, pemerintah perlu mengevaluasi proyek infrastruktur. Ia menyarankan agar pemerintah memprioritaskan proyek yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga mendorong juga penyerapan tenaga kerja. Dengan berkembangnya industri ditambah bonus demografi, pertumbuhan ekonomi diyakini bisa terdongkrak dari saat ini bertengger di kisaran 5%.