Dorong Konversi Devisa Ekspor, Fasilitas Hedging Perlu Dikaji Ulang

Para pengusaha berorientasi ekspor meminta Bank Indonesia (BI) memperbaiki besaran lindung nilai atau hedging. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha tergiur menukarkan devisa hasil ekspor alias DHE berupa dolar AS menjadi rupiah dalam jumlah yang lebih banyak.

Sejumlah pebisnis menyatakan bahwa konversi DHE ke mata uang garuda justru dirasa merugikan mereka. Oleh karena itu, para eksportir meminta agar bank sentral menghitung ulang nilai hedging yang dianggap layak dari kacamata dunia usaha.

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan, biaya hedging saat ini sebesar 5% masih dirasa terlalu tinggi. Saat ini, BI menerapkan biaya swap sekitar 5% untuk tenor sebulan dan 6% untuk tenor 6 bulan.

“Bank Indonesia harus memformulasikan ulang dan berbicara dengan bank nasional maupun bank devisa untuk melakukan perhitungan ulang nilai hedging yang tidak merugikan (pengusaha),” tuturnya di sela diskusi terkait DHE, Jakarta, Rabu (8/8).

(Baca juga: Pengusaha Menilai Pemerintah Akan Sulit Tarik Devisa Hasil Ekspor)

Senada, Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengutarakan, pemerintah perlu mencari cara supaya eksportir lebih tertarik mengkonversi dolarnya menjadi rupiah. Opsinya dengan mempermudah proses pembayaran, syarat, maupun besaran tarif hedging.

“Toh, sama saja kalau kami bayar mahal lalu perusahaan merugi. Pemerintah juga yang nantinya tidak dapat pajak,” ujar dia.

Tarif lindung nilai dianggap relatif mahal sehingga tak banyak pengusaha yang tergiur menggunakan fasilitas ini. Belum lagi, pengetahuan para pebisnis terkait hedging juga terbilang masih kurang.

GPEI mengusulkan agar para eksportir yang bahan bakunya tersedia di dalam negeri diwajibkan untuk mengkonversikan seluruh DHE dalam bentuk dolar menjadi rupiah. Tapi, pengusaha yang melakukan mengimpor bahan baku coba diberikan keringanan.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur PT Pan Brothers Tbk. Anne Patricia Sutanto menuturkan, pengusaha tidak menukarkan seluruh DHE ke rupiah lantaran merekapun butuh dolar dalam jumlah banyak. Pihaknya setuju agar pemerintah memberikan insentif terkait biaya hedging.

“Kami kalau hedging kan ada biayanya. Kalau biaya hedging bisa diringankan, kenapa tidak?” katanya.

Menanggapi aspirasi pelaku usaha, Direktur Statistik BI Tutuk Cahyono menyatakan, pemerintah sedang mengkaji berbagai usulan dari para eksportir. “Beberapa masukan tadi sedang kami kaji,” tutur dia.