Pemerintah terus mengkaji penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal cepat yacht sebesar 75 persen. Sebaliknya, untuk menambah devisa negara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengkaji penetapan tarif tinggi di tempat wisata nasional.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan masuknya kapal yacht dengan bebas bakal menciptakan efek berkelanjutan. “Turis asing bisa menyewa kapal yacht dengan mudah sehingga pariwisata meningkat,” kata Luhut di Jakarta, Senin (23/7).
(Baca juga: Pemerintah Imingi Pembebasan Pajak Bagi Produsen Baterai Mobil Listrik)
Dalam hitungannya, potensi kehilangan pendapatan negara dari penghapusan PPnBM sebesar Rp 3 miliar. Jumlah tersebut dengan memperkirakan ada sekitar 250 yacht yang aktif di Indonesia. Walau pemasukan pajak menurun, kebijakan itu bisa disubstitusi melalui devisa yang mencapai Rp 6 triliun melalui tarif tinggi kepada turis mancanegara di lokasi pariwisata.
Aturan ini, menurut Luhut, meniru kebijakan pariwisata Thailand dan Singapura. Devisa pun akan terkumpul. Sementara tarif yang tinggi juga bisa menjadi kontrol pemerintah untuk melihat turis asing yang datang ke tempat pariwisata. Alhasil, kelestarian lingkungan lokasi wisata nasional tetap terjaga dengan baik.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap mendorong turis asing datang ke Indonesia dan melakukan transaksi. “Satu juta turis itu bernilai US$ 1 juta,” ujar Luhut. (Baca pula: Pemerintah Kaji Mobil Listrik Bebas PPnBM dan Bea Masuk Jadi 5%)
Menurutnya, keputusan untuk menghapus PPnBM kapal yacht sudah bulat. Kebijakannya akan difinalisasi setelah dikaji dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengungkapkan siap untuk menjalani pelayanan dan pengawasan. Direktorat Jenderal Bea Cukai telah memiliki registrasi secara online yang terkoneksi antara entry point dengan exit point.
Heru juga memprediksi kemudahan wisatawan untuk akses Indonesia bakal membuat kunjungan turis asing bertambah. Alasannya, titik kedatangan yacht lebih banyak dan pendaftarannya terekam dengan baik.
Potensi titik kedatangan yang bakal ramai adalah Batam untuk wilayah Barat dan Lombok serta Mentawai di Timur. Sejauh ini, sistem kepabeanan diklaim sudah siap untuk dijalankan dan tinggal menunggu keputusan pemerintah. “Tinggal tambah daftar untuk pendataan,” katanya.