Realisasi Sistem Perizinan Investasi Terpadu Meleset dari Target

Arief Kamaludin (Katadata)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Safrezi Fitra
7/4/2018, 10.00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut pelaksanaan perizinan terpadu atau online single submission baru dapat direalisasikn pada pertengahan April ini. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menargetkan bahwa perizinan ini harus berjalan sejak bulan lalu.

Darmin beralasan masih ada sistem di sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) yang belum siap untuk mendukung pelaksanaan perizinan terpadu ini. Oleh sebab itu pemerintah harus mengundurkan waktu peluncuran single submission ini hingga beberapa bulan.

"Saya janji ke Presiden pertengahan bulan ini, mungkin akhir bulan diumumkan ke publik," kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/4). (Baca: Pengusaha Pesimistis Sistem Izin Terintegrasi Akan Berjalan Baik)

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan tenggat pelaksanaannya. Sistem perizinan usaha terintegrasi (single submission) harus dapat diterapkan paling lambat Maret 2018. 

Dia mengatakan, saat ini ada komitmen investasi senilai puluhan miliar dolar AS yang siap masuk ke Indonesia. Namun, realisasinya masih terkendala aturan dan perizinan. Sistem terintegrasi ini bisa memastikan adanya akuntabilitas, sehingga pemerintah pusat hingga daerah akan bertanggung jawab menuntaskan rencana investasi yang masuk.

"Kalau ada investasi sektor tertentu yang gagal (terealisasi), maka Sekretaris Jenderal Kementerian yang tanggung jawab. Kalau di daerah yang gagal, maka bupati tanggung jawab," kata dia usai rapat terbatas yang membahas investasi, di Istana, beberapa waktu lalu. (Baca: 4 Provinsi Belum Bentuk Satgas Pendukung Kemudahan Usaha)

Lembong menjelaskan dalam rapat tersebut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menagih satu per satu kemajuan investasi di sektornya. Dari laporan ini terlihat bahwa pertumbuhan realisasi investasi RI tertinggal jauh oleh negara tetangga.

Bahkan, Jokowi sempat mengatakan mentalitas aparatur negara masih bersifat feodal dengan menganggap dirinya penting, merasa gagah dan menepikan para investor. "Ini yang harus diubah, sikap dan orientasi dari penguasa ke pelayan," kata dia.

(Baca: Sistem Online Perizinan Usaha Berjalan, Akte Perusahaan Sehari Jadi)