Realisasi Belanja Barang dan Modal 2017 Tertinggi dalam 3 Tahun
Kementerian Keuangan mengaku realisasi belanja modal dan barang tahun lalu merupakan yang tertinggi sejak tiga tahun terakhir. Namun, belanja pegawai dan subsidi justru rendah dan tak mencapai target di 2017.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan realisasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) tahun lalu sebesar Rp 759,6 triliun. Persentasenya sudah mencapai 95,1 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.
Dari realisasi tersebut, belanja barang sebesar Rp 286,7 triliun atau 96,9 persen dari target. Sri mengaku realisasi tersebut tertinggi sepanjang tiga tahun terakhir yakni 90,6 persen, 89,9 persen, dan 85,7 persen berturut-turut sejak 2014. (Baca: Sisa 2 Hari, Serapan Anggaran Kementerian PUPR Capai 91%)
"Belanja barang tahun lalu lebih tinggi dibanding 2016, karena ada sebagian belanja sosial yang dialihkan ke belanja barang," kata dia saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (2/1).
Sementara itu, belanja modal Rp 208,4 triliun atau 92,8 persen dari target. Serupa dengan belanja barang, realisasi belanja modal juga lebih tinggi dibanding tiga tahun sebelumnya. Pada 2014 realisasinya hanya 91,6 persen, lalu menjadi 85,2 persen dan 82 persen dua tahun berikutnya.
Kedua jenis belanja pemerintah ini menunjukan investasi yang dilakukan pemerintah. Semakin besar belanjanya, berarti pengeluaran pemerintah untuk investasi juga semakin besar. (Baca: Defisit APBN 2017 Lebih Rendah dari Target, Rasio Utang di Bawah 30%)
Seiring dengan kenaikan kedua jenis belanja tersebut, belanja pegawai dan subsidi menurun. Belanja pegawai hanya terealisasi 93,9 persen atau Rp 209,9 triliun. Padahal tiga tahun sebelumnya, realisasi belanja ini mencapai 101,4 persen, 101,5 persen, dan 98,4 persen.
Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor. "Ada beberapa yang mungkin dia menaikan (target) tunjangan kinerja (tukin), tapi tidak sesuai itu (target). Atau mungkin dari sisi honor, dengan adanya efisiensi mulai dikurangi," ujarnya.
(Baca: Kemenkeu Akan Buat Tim Evaluasi Anggaran Perjalanan Dinas PNS)
Di sisi lain, belanja subsidi juga hanya tercapai 95,8 persen dari target atau Rp 166,3 triliun. Itu disebabkan subsidi non-energi yang hanya 86,9 persen atau Rp 68,6 triliun. Subsidi pangan hanya Rp 19,5 triliun atau 98,6 persen, subsidi pupuk Rp 28,8 triliun atau 92,6 persen, subsidi benih Rp 800 miliar atau 59,2 persen dan subsidi bunga kredit Rp 6,1 triliun atau 47,1 persen.
Sementara itu, subsidi energi melebihi target hingga 108 persen, terdiri dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji sebesar Rp 47 triliu atau 105,7 persen dan subsidi listrik Rp 50,6 triliun atau 111,5 persen.
"Ini kan untuk PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang katanya mengalami tekanan kami belanjakan lebih tinggi dari APBN-P," kata Sri Mulyani.