Pemerintah berencana meluncurkan sebuah program yang dapat membantu mendorong sektor properti dan pertanian. Tujuan akhir program ini adalah meningkatkan daya beli masyarakat di tengah stagnasi ekonomi hingga paruh pertama tahun ini.
Program untuk mengungkit daya beli tersebut akan melibatkan proyek kecil sampai menengah, serta meluas di banyak wilayah di Indonesia. “Dana yang akan digunakan berasal dari non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ujar sumber Katadata di pemerintahan, Senin (7/8).
Namun, dia enggan menjelaskan lebih detail, karena pemerintah belum mengumumkan secara resmi proyek tersebut.
Yang jelas, kelebihan dari program itu adalah dapat segera berjalan dan menghasilkan efek berantai bagi perekonomian. Hal ini berbeda dengan proyek-proyek infrastruktur yang didorong oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun membutuhkan waktu persiapan yang panjang. Proyek tersebut juga baru menghasilkan dampak kepada masyarakat setelah tiga sampai lima tahun kemudian.
Di sisi lain, pendanaan dari luar APBN untuk program pengungkit daya beli masyarakat tersebut dapat berasal dari berbagai sumber. Di antaranya perbankan, investasi swasta, ataupun dana pensiun seperti PT Taspen (Persero).
Sejak menjabat pada Oktober 2014, Presiden Jokowi memang banyak mengalokasikan anggaran untuk program jangka panjang, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Tujuannya adalah meningkatkan investasi dan memperbaiki tingkat pertumbuhan ekonomi.
Berbeda dengan pemerintah sebelumnya, yang lebih fokus pada strategi-strategi jangka pendek untuk mendorong daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Strategi itu antara lain, subsidi energi ratusan triliun rupiah setiap tahun dan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini lebih langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, tapi dampaknya akan langsung hilang dalam waktu satu tahun.