Peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi XV tampaknya akan tertunda. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa masih ada hal-hal yang perlu ditambahkan, sebelum draf paket itu diserahkan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Paket kebijakan ekonomi XV akan mengatur soal penyedia jasa logistrik. Darmin mengatakan sebenarnya paket tersebut berisi 16 atau 17 aturan.
"Saya agak lemas soal itu (paket kebijakan ekonomi), saya pikir sudah siap sekali. Ternyata setelah saya tanya, ada yang belum ada penjelasan secara teks," katanya di Jakarta Convention Center, Kamis (23/3).
(Baca juga: Besok, Draf Paket Kebijakan Ekonomi XV Diserahkan ke Jokowi)
Darmin seharusnya menyerahkan rancangan paket kebijakan ini pada Jokowi pada Selasa (21/3) lalu. Namun, ia masih membutuhkan waktu beberapa hari lagi. “Ya seminggu lagi,” ujarnya.
Penyusunan draf Paket Kebijakan Ekonomi ini berjalan lambat. Sebelumnya, Darmin pernah menargetkan paket ini keluar pada akhir Januari 2017. Namun, hingga kini pemerintah masih juga menyusun drafnya.
Dalam menyusun Paket Kebijakan Ekonomi XV, pemerintah telah menerima berbagai masukan dari kalangan pengusaha. Mereka ingin agar paket kebijakan ini bisa menciptakan iklim usaha di sektor logistik yang lebih adil antara swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).
(Baca juga: Jokowi Minta Indikator Kemudahan Usaha Dibenahi Lebih Detail)
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi misalnya, berharap dengan adanya paket tersebut maka sistem distribusi akan lebih baik. Yukki menginginkan akan ada Sistem Logistik Daerah (Sislogda) serta Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang terintegrasi dengan paket XV.
"Kami juga berharap dengan rantai pasok yang tepat, sebenarnya tidak perlu lagi ada impor pangan," kata Yukki dalam keterangan resmi ALFI.