Masalah Lahan jadi Fokus Program Pemerataan Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa masalah lahan akan jadi fokus pemerintah dalam program pemerataan. Hal ini menurutnya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Jokowi setuju agar dilakukan pembahasan lebih detail dengan kementerian dan lembaga terkait untuk persoalan lahan," kata Menteri Darmin usai rapat kabinet terbatas di kompleks Istana, Jakarta, Selasa (7/2)

Untuk diketahui kebijakan ini terdiri dari tiga pilar yakni pilar kebijakan berbasis Sumber Daya Manusia (SDM), lahan, serta kesempatan. Di antara kebijakan berbasis lahan adalah wacana pengenaan pajak progresif untuk tanah nganggur. Namun menurut Darmin, Jokowi belum member masukan spesifik terkait wacana tersebut, apakah akan langsung direalisasikan atau belum.

(Baca juga:  Tabungan Lahan Kawasan Industri dan Properti Tak Kena Pajak Progresif)

Selain itu, program yang juga terkait lahan dan dapat dikaji adalah kelanjutan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Dalam program ini, Negara akan menyediakan tanah untuk digarap masyarakat. Skema yang digunakan misalnya melalui pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman transmigrasi.

"Yang penting untuk lahan itu bisa satu usaha dalam 50 hingga 70 hektare, dikerjakan sama-sama maka bisa lebih produktif," kata Darmin.