Semua kementerian dan lembaga negara (K/L) wajib melakukan pemangkasan anggaran sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Langkah ini juga dijalankan oleh empat kementerian koordinator, dengan pemangkasan terbesar dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dipimpin oleh Puan Maharani.
Menurut Puan, pemotongan anggaran di kementeriannya mencapai Rp 95,3 miliar atau 19,6 persen dari total anggaran Kementerian PMK dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2016. Alhasil, anggaran Kementerian PMK dalam rancangan APBN Perubahan 2016 menciut menjadi Rp 392 miliar.
Pemangkasan ini terdiri dari program manajemen Rp 1,3 miliar dan program koordinasi-sinkronisasi-pengendalian (KSP) mencapai Rp 90,4 miliar. Program KSP yang dipangkas itu terdiri atas pemantapan jaminan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pemantapan karakter bangsa, dan penunjang KSP.
(Baca: Kejar Target Pertumbuhan, Belanja Modal Baru Terserap 13,5 Persen)
Di sisi lain, penyerapan anggaran Kementerian PMK per Juni lalu baru mencapai 10,4 persen dari total alokasi anggarannya. Salah satunya terdiri dari penyerapan belanja barang dan jasa sebesar 18 persen atau sekitar Rp 91,8 miliar. “Diperkirakan akhir Juni (penyerapan) mencapai 28 persen,” kata Puan saat rapat kerja (Raker) kementerian koordinator dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (13/6).
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengusulkan pemangkasan anggaran kementeriannya sebesar Rp 42,4 miliar atau 10,6 persen menjadi Rp 359,2 miliar dalam RAPBN-Perubahan 2016.
Awalnya, anggaran untuk Kemenko Perekonomian sebesar Rp 361,6 miliar. Lalu dialokasikan anggaran untuk Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) sebesar Rp 41,8 miliar, sehingga total anggarannya yang dialokasikan dalam APBN 2016 mencapai Rp 401,6 miliar.
(Baca: Belanja Negara Terancam Dipotong Rp 200-300 Triliun)
Menurut Darmin, pemangkasan anggaran itu meliputi honorarium, perjalanan dinas, seminar, hasil optimalisasi perawatan perlengkapan kantor, dan jasa konsultasi. Selama ini, lanjut dia, anggaran Kemenko Perekonomian yang sudah terserap dalam rangka koordinasi 12 paket kebijakan ekonomi. Hingga akhir tahun nanti, dia optimistis anggarannya bisa terserap di atas 93 persen.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengusulkan pemotongan anggaran di kementeriannya sekitar Rp 86 miliar atau 17,2 persen dari total alokasi anggaran dalam APBN 2016. Alhasil, anggaran Kemenko Kemaritiman dalam RAPBN-Perubahan 2016 menjadi Rp 414,1 miliar.
(Baca: Pangkas Sejuta PNS, Presiden: Agar Belanja Lebih Efisien)
Rizal mengklaim, usulan pemotongan anggaran sebesar itu sudah maksimal. Ia pun menjamin, langkah pemangkasan tersebut tidak akan mengganggu kinerja kementeriannya hingga akhir tahun nanti.
Satu anggaran kemenko lainnya, yaitu Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), tidak dibahas dalam rapat kerja tersebut lantaran Menko Polhukam Luhut Pandjaitan berhalangan hadir. Meski begitu, Ketua Banggar DPR Kahar Muzakir memutuskan persetujuan atas usulan tiga kemenko tersebut. Alasannya, Kemenko PMK, Kemenko Ekonomi dan Kemenko Maritim mengaku tidak bermasalah dengan kegiatan hingga akhir tahun meski dilakukan pemotongan sebesar total Rp 223,7 miliar.