Bangun Infrastruktur, Pemerintah Utang Rp 506 Triliun

Arief Kamaludin|KATADATA
Penulis: Safrezi Fitra
3/7/2015, 11.25 WIB

Ada beberapa proyek infrastruktur yang akan dibiayai pinjaman ini salah satunya waduk. Dari 49 waduk yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR hingga 2019, sekitar 10 diantaranya dibiayai oleh pinjaman ini. "Lalu ada lagi untuk pembangunan jalan tol, irigasi, dan juga pembangunan pembangkit listrik," kata Wismana.

Semua proyek yang menggunakan pinjaman ini akan mulai dikerjakan tahun depan. Pencairan pinjaman pun dilakukan bertahap. Pencairan tahap awal sebesar US$ 25 miliar, kemudian sisanya akan dicairkan mengikuti kebutuhan proyek infrastruktur ke depan.

(Baca: Bank Dunia Tawarkan Utang Rp 145 Triliun)

Blue book ini nantinya akan ditawarkan kepada sejumlah lembaga pembiayaan multilateral. Namun, dia tidak bisa memastikan siapa saja lembaga multilateral yang akan masuk memberikan utang tersebut. "Saat ini penawaran paling besar dari World Bank sebesar US$ 14 miliar dari total US$ 38 miliar," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil sebelumnya mengatakan bahwa pinjaman berasal dari sejumlah lembaga pembiayaan multilateral seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, JICA, serta Islamic Development Bank (IDB). Sementara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sempat menyebut bahwa pemerintah juga akan mengandalkan pinjaman dari bank infrastruktur Asia yang digagas Cina, yakni Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). 

(Baca: IDB Tawarkan Utang Rp 66 Triliun)

Halaman:
Reporter: Ameidyo Daud Nasution