Hingga 20 Mei, Realisasi Penerimaan Negara Sudah 28 Persen

KATADATA ? Realisasi penerimaan negara per 20 Mei mencapai Rp 502,7 triliun. Jumlah ini setara 28,5 persen dari target dalam APBN-P 2015 Rp 1.761,6 triliun.

Dalam kurun waktu lima hari, penerimaan negara naik Rp 26,4 triliun dari realisasi per 15 Mei Rp 476,3 triliun. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, kenaikan penerimaan negara ini karena kebijakan penghapusan denda administrasi pajak (reinventing policy) sudah memberikan hasil.

?Persentase pendapatan sudah menyusul belanja. Sudah ada perbaikan pajak. Ini karena kebijakan reinventing policy sudah berlaku, walaupun baru berlaku 1 Mei,? kata dia di kantornya, Jakarta, Kamis (21/5).

Pendapatan pajak mencapai Rp 406,9 triliun lebih rendah dari Rp 415,6 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 83,2 triliun, juga lebih kecil dari Rp 120,8 triliun.

Menurut dia, PNBP yang rendah ini karena penerimaan dari sektor minyak dan gas (migas) yang tergerus ditekan harga minyak yang turun. ?Posisi silpa sementara juga sebesar Rp 70 triliun. Selain itu, saldo anggaran lebih (SAL) juga sekitar Rp 50 triliun hingga Rp 55 triliun,? ujar dia.

Sedangkan dari sisi belanja negara tercatat sebesar Rp 548,7 triliun, atau 27,7 persen dari target Rp 1.984,1 triliun. Dengan begitu, defisit anggaran sudah sebesar Rp 46 triliun.

Dia menyebutkan, penyerapan belanja kementerian dan lembaga (K/L) per 15 Mei mencapai Rp 129,5 triliun atau 16,3 persen. Lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 123,8 triliun.

Sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp 173,3 triliun atau 33,1 persen. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan 2014, karena berkurangnya pengunaan dana untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai Rp 105 triliun tahun lalu. Sedangkan tahun ini, belanja untuk subsidi BBM hanya Rp 51 triliun.

Bambang mengakui realisasi belanja modal lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Dia memastikan akan ada perbaikan peneyrapan anggaran, karena 95 persen dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah selesai.

Selain itu, lebih dari 40 persen anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah pada tahap kontrak. Sebanyak 37 persen sudah di lelang. Sedangkan di kementerian lainnya dalam proses lelang.

?Dorongan belanja modal, intinya semua sudah ready (siap). DIPA 95 persen sudah keluar, nomenklatur sudah selesai sebagian,? tutur dia.

Transfer dana ke daerah juga sudah mencapai Rp 237,8 triliun atau 35,8 persen. Lebih tinggi dibandingkan realisasi 2014 sebesar 29,8 persen. Sedangkan total pagu dana desa senilai Rp 20,7 triliun.

Hingga April, dana yang disalurkan mencapai 40 persen, kemudian sebanyak 40 persen juga akan dikeluarkan hingga Agustus, dan sisanya per Oktober.

Saat ini, sudah ada 186 kabupaten/kota sudah memenuhi syarat untuk mendapat dana desa. Sisanya 229 daerah, diharapkan bisa menyelesaikan lebih cepat.