Pengembangan sektor informal ke arah formal menjadi salah satu tugas penting bagi pemerintah dalam proses pengembangan dunia kewirausahaan. Dengan begitu, kata Bambang, ruang pembiayaan bagi suatu usaha akan menjadi lebih luas baik dari perbankan maupun lembaga keuangan non bank.
Sejalan dengan hal tersebut, Presiden terpilih Jokowi juga berencana meningkatkan pembangunan UMKM ini, salah satunya dengan program perbaikan 1.000 kampung nelayan kumuh. Program ini juga akan didukung dengan fasilitas pembiayaan yang lebih luas, agar produktivitas nelayan bisa lebih meningkat.
Dalam program 100 harinya, Jokowi akan mengeluarkan instruksi terkait apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. "Dalam instruksi itu juga tertulis agar membuat teras BRI misalnya sebagai bank yang hadir di banyak pelosok, agar nelayan itu punya modal," ujar Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto.
Dengan meningkatkan perekonomian masyarakat, diharapkan pendapatan per kapita bisa meningkat lebih cepat. Harapan lebih jauhnya, Indonesia bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.
(Baca: Ekonomi Indonesia Butuh 29 Tahun untuk Naik Kelas)
Bank Dunia menggolongkan negara berdasarkan pendapatan perkapitanya, yakni negara berpendapatan rendah (pendapatan perkapitanya di bawah US$ 1.000), negara berpendapatan menengah (US$ 1.000-10.000), dan negara berpendapatan tinggi (di atas US$ 10.000).
Negara yang disebut terperangkap dalam middle income trap, jika selama 42 tahun tidak bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Sementara Indonesia sudah 26 tahun berada di level negara berpendapatan menengah. Untuk lepas dari hal tersebut, sebelum 2030 Indonesia harus bisa meningkatkan pendapatan per kapita di atas US$ 10.000.