Pemerintah Siapkan Anggaran Penanganan Corona hingga 2022

ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/wsj.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemaparan melalui video confenrence (vidcon) di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Aceh, Jumat (17/4/2020).
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Desy Setyowati
21/4/2020, 17.19 WIB

(Baca: RI Negara Pertama Asia yang Jual Obligasi Global Rp 69 T saat Pandemi)

Perppu tersebut akan berlaku selama tiga tahun mulai dari 2020 hingga 2022. Pada 2023, ia berharap defisit APBN bisa dikendalikan di bawah 3%, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Askolani pun berharap langkah pemerintah itu bisa dipahami seluruh lapisan masyarakat. "Ini karena memang merupakan langkah extraordinary di tengah kondisi ini," ujarnya.

Ekonom Senior dan Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri turut mendukung langkah pemerintah tersebut. Meski harus melebarkan defisit anggaran, ia menilai kebijakan pemerintah memang harus difokuskan untuk penanggulangan dampak pandemi. 

"Saya termasuk yang konservatif, dulu saya selalu jaga defisit di 3%. Tapi ini kondisi yang extraordinary," kata Chatib pada kesempatan yang sama.

Pelebaran defisit tersebut justru mengundang reaksi positif pasar keuangan. Hal ini tecermin dari masih tingginya minat investor terhadap surat utang global pemerintah (global bond) yang baru saja dikeluarkan.

(Baca: Dampak dan Risiko Defisit Anggaran hingga 5,07% untuk Atasi Corona)

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria