Dampak dan Risiko Defisit Anggaran hingga 5,07% untuk Atasi Corona
Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu untuk menambah alokasi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020. Aturan ini terbit kemarin, Selasa (31/3). Pemerintah akan memiliki tambahan dana Rp 405,1 triliun untuk mengatasi dampak penyebaran virus corona.
Sekitar Rp 150 triliun dana itu untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Termasuk di dalamnya restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha. Lalu, Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter.
Kemudian, sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial (social safety net). Pemerintah akan menambah anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik. Terakhir, Rp70,1 Triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR).
Bertambahnya belanja APBN itu tentu menyebabkan konsekuensi. Defisit anggaran akan menjadi 5,07% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini melampaui batas ketentuan undang-undang yang dipatok di 3% dari PDB.
Pemerintah berencana menerbitkan Perppu lain untuk relaksasi defisit anggaran. Targetnya angka defisit hingga 5% itu hanya jangka waktu tiga tahun. Pada 2023, pemerintah akan kembali memakai angka fiskal batas maksimal yang telah ditetapkan undang-undang.
(Baca: BI Bantu Pembiayaan APBN dengan Beli Pandemic Bond di Pasar Perdana)
Sri Mulyani memastikan kebijakan ini tidak akan membuat pemerintah terkena tuntuan perdata maupun pidana. Biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ini merupakan bagian dari biaya penyelamatan dari krisis. “Bukan kerugian negara,” katanya, Rabu (1/4).
Pemerintah akan melakukan dokumentasi dengan rinci sehingga pertanggungjawabannya ke publik pun transparan. Sri Mulyani juga telah menjelaskan langkah penyelamatan ekonomi tersebut kepada Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Pelaksana program ini adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan pejabat atau pegawan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Pandemi corona telah membuat ekonomi dunia terguncang. Dari data Bloomberg Economics, seperti terlihat pada grafik Databoks di bawah ini, angka pertumbuhan ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia, akan minus di 2020.
(Baca: Banyak Diakses Selama WFH, Sri Mulyani Incar Pajak Zoom dan Netflix)
Sri Mulyani memperkirakan, dalam skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini negatif, 0,4%. Untuk angka optimistisnya, Menteri Keuangan bersama BI, OJK, dan LPS menghitung angkanya di 2,3%.
Apa Itu Defisit Anggaran?
Defisit merupakan kondisi ketika pengeluaran lebih tinggi daripada pendapatan. Mengutip dari peribahasa lama, defisit bisa berarti besar pasak daripada tiang.
Situs Investopedia menyebut angka defisit menunjukkan kesehatan keuangan suatu negara. Semakin besar angkanya berarti semakin tinggi pula utangnya.
Dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebut defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari PDB. Angka tersebut selama ini ditaati secara penuh oleh pemerintah.
Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran sepanjang tahun lalu mencapai Rp 353 triliun. Secara persentase, defisitnya mencapai 2,2% dari PDB. Grafik di bawah ini menunjukkan pergerakan defisit neraca dagang sejak 2014. Dari rentang tahun itu, pada 2018 pemerintah membukukan defisit yang paling kecil, yaitu Rp 269,4 triliun.
(Baca: Perppu Penyelamatan Ekonomi, Defisit APBN Boleh di Atas 3% Hingga 2022)
Melansir Kompas.com, faktor penyebab defisit bisa karena daya beli masyarakat yang rendah. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah biasanya akan menggenjot subsidi agar warga dapat memenuhi kebutuhannya.
Melemahnya nilai tukar uang juga memicu defisit. Pasalnya, banyak pinjaman luar negeri memakai valuta asing. Sementara, pembayaran utang dihitung memakai rupiah. Jika rupiah nilainya anjlok, maka semakin besar pula utang Indonesia.
Defisit juga terjadi ketika pemerintah memutuskan untuk berinvestasi besar dalam pembangunan. Tujuan akhirnya tentu saja untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Namun, jika hasil pembangunan tak sebanding dengan pemasukan, maka kas negara pun kering.
(Baca: Ada PP, Keppres, & Perppu untuk Atasi Corona, Bagaimana Pengaturannya?)
Inflasi tinggi juga memicu defisit. Ketika keadaan ini terjadi maka beban biaya pemerintah pun meningkatkan.
Terakhir, tentu saja keadaan darurat atau krisis ekonomi seperti pandemi corona sekarang. Pemerintah memerlukan dana besar untuk fasilitas kesehatan dan membantu ekonomi masyarakat agar tidak semakin terpuruk.
Cara Atasi Defisit Anggaran
Para ekonom cenderung menghitung defisit anggaran dari rasio PDB. Melansir dari publikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), metode penghitungan ini bertujuan untuk menunjukkan berapa persen suatu negara dapat menghimpun dana dalam rangka menutup defisit itu.
Negara yang ingin memperbaiki defisit anggarannya dapat melakukannya dengan cara penghematan belanja dan meningkatkan pendapatan. Cara penghematannya, seperti penghentian program yang tidak efektif, pemangkasan biaya operasional dan rutin lainnya, serta pemotongan subsidi.
Dari sisi pendapatan, yang bisa digenjot tentu saja dari pajak. Bisa pula dengan cara melakukan pinjaman dan mengeluarkan surat utang (obligasi).
(Baca: BI & Pemerintah Antisipasi Kondisi Terburuk Kurs Rupiah 20.000 per US$)
Dampak Defisit Anggaran
Masih dari publikasi Bappenas, defisit anggaran itu seperti penyakit darah tinggi. Kalau tidak ditangani dengan baik efeknya bisa menjalar ke mana-mana, seperti jantung, ginjal, otak, serta kelumpuhan.
Defisit anggaran pun dapat mengacaukan variabel ekonomi makro. Dampaknya bisa ke tingkat bunga, neraca pembayaran, inflasi, konsumsi dan tabungan, tingkat pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi.
Penjelasan sederhananya adalah keadaan defisit berarti kurangnya pembiayaan negara. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah memerlukan penambahan modal. Artinya, permintaan terhadap uang meningkat dan berimbas pada tingkat bunga yang naik.
(Baca: Pernyataan Lengkap Jokowi soal Perppu Penyelamatan Ekonomi dari Corona)
Dari sini lalu neraca pembayaran pun naik karena tingkat bunga yang turut terkerek. Nilai tukar dalam negeri akan turun. Imbasnya adalah ke dunia usaha. Kalau gairah investasi melemah, imbasnya adalah tingkat pengangguran akan naik.
Di sisi lain harga-harga akan cenderung naik karena negara ekspansif mengeluarkan uang. Defisit anggaran dapat mengurangi pendapatan riil masyarakat. Akibatnya, tingkat konsumsi dan tabungan pun juga melemah. Semua itu membuat perekonomian sulit tumbuh tinggi.
